Deddy Corbuzier Terancam Hukum Militer? Anggota DPR Bereaksi
Anggota DPR, TB Hasanuddin, menilai pernyataan Deddy Corbuzier soal program MBG berpotensi melanggar hukum disiplin militer karena dinilai tidak mencerminkan sikap seorang prajurit.
Polemik pernyataan Deddy Corbuzier yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbuntut panjang. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai Letkol Tituler Deddy Corbuzier berpotensi melanggar hukum disiplin militer. Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Deddy melalui akun media sosialnya pada 17 Januari 2025.
Menurut Hasanuddin, ucapan Deddy yang dinilai tidak menghargai keluhan anak-anak tentang MBG bertentangan dengan norma dan etika prajurit TNI. "Sesuai aturan perundang-undangan, prajurit tituler dapat dikenakan hukum disiplin militer, bahkan hukum pidana militer," tegas Hasanuddin di Jakarta, Minggu. Ia menekankan pentingnya prajurit TNI bersikap ramah terhadap rakyat dan menghindari perilaku yang mencemarkan nama baik TNI.
Hasanuddin merujuk pada delapan wajib TNI yang harus dipatuhi setiap prajurit. Salah satunya adalah kewajiban untuk bersikap ramah kepada rakyat dan tidak menakuti atau menyakiti hati rakyat. Ia menilai pernyataan Deddy telah melanggar kewajiban tersebut.
Lebih lanjut, Hasanuddin menyatakan, "Ucapan dan sikap Deddy Corbuzier dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tentara. Ia dapat dikenai hukuman disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) sesuai prosedur yang berlaku."
Pernyataan Deddy Corbuzier sendiri berisi kritik terhadap keluhan anak-anak mengenai menu MBG. Ia bahkan menyebut anak-anak perlu bersyukur karena mendapatkan makanan gratis dan menceritakan metode disiplinnya terhadap anak sendiri yang mengeluh soal makanan.
Reaksi terhadap pernyataan Deddy juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menekankan pentingnya empati terhadap perasaan anak, mengingat keluhan mereka dalam program MBG merupakan bagian dari pengawasan dan kontribusi dalam membangun generasi unggul. KPAI menilai, respon yang tepat terhadap keluhan anak-anak akan mendorong partisipasi bermakna dalam program pembangunan.
Kesimpulannya, pernyataan Deddy Corbuzier memicu kontroversi dan berpotensi berujung pada sanksi hukum militer. Baik DPR maupun KPAI memberikan respons yang berbeda terhadap pernyataan tersebut, menyoroti aspek kepatuhan terhadap norma militer dan pentingnya empati terhadap anak-anak.