Menjelang mudik Lebaran 2025, KPAI mendesak peningkatan fasilitas ramah anak di tempat transit dan pengawasan ketat kapasitas penumpang untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi penghentian uji coba pabrik RDF Rorotan karena telah menyebabkan anak-anak di sekitarnya mengalami ISPA; kesehatan anak-anak kini berangsur membaik.

KPAI dorong Sekolah Rakyat selesaikan masalah pendidikan anak, Kemenag buka pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit, dan Kemendikdasmen tetapkan guru sebagai garda terdepan kesiapsiagaan bencana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap Program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan 4,2 juta anak Indonesia yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Jelang mudik Lebaran, KPAI mengingatkan pentingnya perlindungan anak selama perjalanan, mulai dari persiapan hingga pengawasan di transportasi umum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk segera merelokasi anak-anak yang terdampak likuifaksi di Bogor, Jawa Barat, serta meningkatkan bantuan yang dinilai masih minim.

Ombudsman Indonesia mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan guna mencegah penyiksaan dan melindungi hak asasi manusia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memantau ketat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di NTT yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, memastikan para korban mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain dalam kasus asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP FWLS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPAI mendesak pemerintah untuk membuat regulasi guna mencegah kekerasan jalanan terhadap anak, terutama aksi perang sarung yang meningkat selama Ramadhan, setelah mencatat angka kematian anak akibat aksi tersebut.

Kementerian Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkolaborasi untuk meningkatkan perlindungan anak dengan harmonisasi data dan evaluasi layanan lembaga kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beraudiensi untuk meningkatkan perlindungan anak melalui harmonisasi data dan evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

KPAI mendesak evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan anak dan orang tua untuk memastikan program tepat sasaran dan mengatasi masalah stunting di Indonesia.

KPAI meminta pemerintah mempermudah prosedur Cek Kesehatan Gratis (CGK) bagi anak, terutama yang belum memiliki akta kelahiran dan tinggal di daerah 3T, agar program tersebut menjangkau seluruh sasaran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk segera memasukkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah diskriminasi dan mema

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong koordinasi lintas komisi DPR untuk atur akses internet anak, serta mempertanyakan pemotongan anggaran perlindungan anak di tengah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan BNN dan KPAI untuk mengatasi peningkatan jumlah anak terlantar di tahun 2024, yang sebagian besar terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dan mencari solusi akar permasalahan.

Anggota DPR, TB Hasanuddin, menilai pernyataan Deddy Corbuzier soal program MBG berpotensi melanggar hukum disiplin militer karena dinilai tidak mencerminkan sikap seorang prajurit.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tasikmalaya memberikan edukasi kepada ratusan guru se-Kabupaten Tasikmalaya tentang pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan, dan pelecehan seksual di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang rama

KPAI Tasikmalaya membantu pemulihan psikis sembilan anak korban asusila yang dilakukan orang dewasa, dengan melibatkan tim ahli dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak serta proses hukum berjalan.