KPAI dan BP Taskin berkolaborasi untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak-anak miskin di Indonesia, termasuk penerbitan buku dan kerja sama media.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan akses dan sebaran pendidikan yang tidak merata sebagai faktor utama tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti Cianjur dan Bone.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah mencegah sekolah mengeluarkan murid yang bermasalah, baik sebagai pelaku maupun korban kekerasan, untuk melindungi hak pendidikan anak.

KPAI desak sinergi Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk selesaikan masalah anak tidak sekolah, terutama kendala non-ekonomi seperti kekerasan dan kecanduan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pengawasan ketat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ratusan siswa di Bandung keracunan, dan mendorong sinergi dengan Badan Gizi Nasional.

KemenP2MI dan KPAI sepakat untuk meningkatkan sistem pengasuhan anak pekerja migran Indonesia guna mencegah kekerasan dan permasalahan sosial di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan Program Cepak, memberikan edukasi kepada 5.637 siswa SMP tentang bahaya pernikahan dini dan seks bebas, serta menekankan pentingnya data dan pendekatan by name by address.

Pemerintah Kota Depok berencana membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) untuk melindungi anak dari kekerasan, bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jabar membentuk tim pemulihan psikis dan fisik anak perempuan 5 tahun korban asusila di Garut yang dilakukan oleh ayah dan pamannya; pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, membatasi akses anak pada konten digital dan media sosial.

Ombudsman Indonesia mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan guna mencegah penyiksaan dan melindungi hak asasi manusia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memantau ketat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di NTT yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, memastikan para korban mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain dalam kasus asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP FWLS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPAI mendesak pemerintah untuk membuat regulasi guna mencegah kekerasan jalanan terhadap anak, terutama aksi perang sarung yang meningkat selama Ramadhan, setelah mencatat angka kematian anak akibat aksi tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Bareskrim Polri untuk mengawal kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kapolres Ngada, AKBP FJ, terhadap tiga anak di bawah umur.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada, NTT, AKBP FJ, dan mendesak perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras dugaan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, dan mendesak Polri untuk menindak tegas pelaku serta melindungi korban.

KPAI menilai tindakan Kapolres Ngada non-aktif yang diduga membuat konten eksploitasi seksual anak untuk situs porno luar negeri merupakan bentuk baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

KPAI mendesak kepolisian untuk mengungkap tuntas kasus tewasnya seorang anak di kolam renang Garut yang diduga akibat kelalaian, agar kejadian serupa tidak terulang.

KPAI mengajak masyarakat memanfaatkan Ramadhan untuk memperkuat gerakan ramah anak dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia yang masih memprihatinkan.