Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 16 anak di Pinrang, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh seorang siswa SMA, dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah daerah dan pengelola tempat wisata untuk memastikan tempat wisata ramah anak guna melindungi keselamatan dan kenyamanan anak selama arus mudik Lebaran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan lokasi wisata ramah anak selama periode mudik Lebaran guna melindungi anak dari potensi bahaya dan pelanggaran hak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kurangnya fasilitas pojok ramah anak di rest area jalan tol, terutama menjelang musim mudik Lebaran, yang berpotensi membahayakan anak-anak.

Menjelang mudik Lebaran 2025, KPAI mendesak peningkatan fasilitas ramah anak di tempat transit dan pengawasan ketat kapasitas penumpang untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi penghentian uji coba pabrik RDF Rorotan karena telah menyebabkan anak-anak di sekitarnya mengalami ISPA; kesehatan anak-anak kini berangsur membaik.

KPAI dorong Sekolah Rakyat selesaikan masalah pendidikan anak, Kemenag buka pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit, dan Kemendikdasmen tetapkan guru sebagai garda terdepan kesiapsiagaan bencana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap Program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan 4,2 juta anak Indonesia yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Jelang mudik Lebaran, KPAI mengingatkan pentingnya perlindungan anak selama perjalanan, mulai dari persiapan hingga pengawasan di transportasi umum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk segera merelokasi anak-anak yang terdampak likuifaksi di Bogor, Jawa Barat, serta meningkatkan bantuan yang dinilai masih minim.

KPAI mendorong ekshumasi korban meninggal dalam pentas seni SMK Padalarang untuk mengungkap penyebab kematian yang sebenarnya dan memberikan pembinaan pada sekolah terkait keselamatan siswa.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta sekolah menyaring tema dan adegan pentas seni untuk mencegah kekerasan setelah insiden maut di Padalarang, Bandung Barat.

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulteng mencatat tiga kasus kekerasan seksual pada tahun 2024, dengan mayoritas korban anak dan terjadi di lingkungan keluarga, sementara KPAI mencatat 265 kasus serupa di seluruh Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyelidiki laporan intimidasi terhadap siswa SMAN 7 Cirebon yang berani melaporkan dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), dan memastikan perlindungan bagi anak yang bersuara.

Kementerian Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkolaborasi untuk meningkatkan perlindungan anak dengan harmonisasi data dan evaluasi layanan lembaga kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beraudiensi untuk meningkatkan perlindungan anak melalui harmonisasi data dan evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

KPAI mendesak evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan anak dan orang tua untuk memastikan program tepat sasaran dan mengatasi masalah stunting di Indonesia.

KPAI meminta pemerintah mempermudah prosedur Cek Kesehatan Gratis (CGK) bagi anak, terutama yang belum memiliki akta kelahiran dan tinggal di daerah 3T, agar program tersebut menjangkau seluruh sasaran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk segera memasukkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah diskriminasi dan mema

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong koordinasi lintas komisi DPR untuk atur akses internet anak, serta mempertanyakan pemotongan anggaran perlindungan anak di tengah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.