Demosi 8 dan 7 Tahun untuk Dua Polisi Pemerasan di Semarang

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan hukuman demosi selama 8 dan 7 tahun kepada dua anggota Polrestabes Semarang atas kasus pemerasan terhadap dua warga sipil, disertai sanksi tambahan berupa penempatan khusus dan pembinaan mental.

Dua anggota Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dijatuhi hukuman demosi karena terbukti melakukan pemerasan terhadap warga sipil. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jawa Tengah yang digelar Senin lalu memutuskan Aiptu Kusno menerima demosi selama 8 tahun dan Aipda Roy Legowo selama 7 tahun. Kasus ini bermula di Pantai Marina Semarang, di mana kedua polisi, yang saat itu sudah lepas dinas, bersama seorang warga sipil berinisial S, memeras dua korban, MRW (18) dan MMX (17).

Kejadian bermula ketika para pelaku melihat MRW dan MMX di dalam mobil di kawasan Pantai Marina. Mereka kemudian menghampiri kedua korban dan menakut-nakuti dengan tuduhan melakukan tindak pidana. Ancaman tersebut bertujuan untuk memaksa kedua korban memberikan sejumlah uang agar tidak diproses secara hukum. Korban akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp2,5 juta.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto, menyatakan KKEP menilai perilaku kedua oknum polisi tersebut sebagai perbuatan tercela. Selain demosi, Aiptu Kusno dan Aipda Roy Legowo juga dijatuhi sanksi penempatan khusus selama 30 hari, diikuti pembinaan mental selama satu bulan. Pertimbangan hukuman demosi yang lebih berat terhadap Aiptu Kusno didasarkan pada catatan rekam jejaknya, yaitu pernah menjalani sidang etik atas kasus penelantaran keluarga. Kedua terduga pelaku juga diwajibkan meminta maaf langsung kepada korban dan institusi Polri selama persidangan.

Dalam persidangan, kesaksian kedua korban pemerasan hanya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Meskipun demikian, kedua oknum polisi tersebut langsung menyatakan menerima putusan KKEP. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum internal di lingkungan kepolisian dan menjadi peringatan bagi anggota Polri untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi ini tentu menimbulkan dampak negatif bagi kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal dan meningkatkan pelatihan etika bagi seluruh anggotanya. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum internal juga menjadi sorotan. Langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif perlu diterapkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Peningkatan pengawasan, pelatihan, dan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga citra positif Polri di mata masyarakat.

Putusan demosi terhadap dua anggota Polrestabes Semarang atas kasus pemerasan ini menegaskan komitmen Polri dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota Polri dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.