Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi Jadi Tersangka Korupsi Proyek Iklan, KPK Sita Ratusan Miliar Rupiah

KPK menetapkan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan iklan dengan kerugian negara diperkirakan ratusan miliar rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Yuddy Renaldi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan. Selain Yuddy, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian ini terungkap di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2024.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, mengumumkan penetapan tersangka tersebut. Ia menjelaskan bahwa dua tersangka berasal dari internal Bank BJB, yaitu Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama dan Widi Hartoto, Kepala Divisi Corsec BJB yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tiga tersangka lainnya merupakan pihak swasta, yakni Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah, meskipun angka pasti masih dalam proses penghitungan oleh KPK. Penetapan tersangka ini merupakan puncak dari rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan KPK, termasuk penggeledahan sejumlah lokasi di Bandung, Jawa Barat.

Salah satu lokasi yang digeledah oleh KPK adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil membenarkan adanya penggeledahan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk kooperatif sepenuhnya dengan proses hukum yang sedang berjalan. "Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB. Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi," kata Ridwan Kamil dalam keterangannya.

Meskipun demikian, Ridwan Kamil enggan berkomentar lebih lanjut mengenai detail penggeledahan tersebut dan menyerahkan keterangan lebih lanjut kepada pihak KPK. "Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK," ujarnya. Sikap kooperatif Ridwan Kamil ini menunjukkan komitmennya terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Penggeledahan ini menjadi bagian penting dalam upaya KPK untuk mengungkap secara menyeluruh kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Informasi yang didapat dari penggeledahan tersebut akan memperkuat proses penyidikan dan membantu dalam menentukan besaran kerugian negara yang sebenarnya.

Sebelum penetapan tersangka, KPK telah mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank BJB pada Rabu, 5 Maret 2024. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa surat penyidikan telah diterbitkan. "Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan," kata Setyo Budiyanto.

Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus ini. Proses penyidikan yang dilakukan secara sistematis dan profesional diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan aktor yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB. Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan korupsi di lingkungan perbankan maupun sektor lainnya.

Proses hukum yang sedang berjalan ini juga diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dan kerugian negara dapat dipulihkan.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Besaran pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan dan akan diumumkan oleh KPK setelah proses investigasi selesai. KPK akan terus bekerja keras untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan para pelaku kejahatan korupsi diproses sesuai hukum yang berlaku.

Penetapan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka korupsi merupakan langkah signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.