Disdik Sumsel Siap Jalankan Rekomendasi Ombudsman Soal Maladministrasi PPDB 2023/2024
Dinas Pendidikan Sumatera Selatan menyatakan kesiapannya menjalankan rekomendasi Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam PPDB 2023/2024, termasuk memberikan bantuan dan beasiswa kepada siswa terdampak.
Palembang, 14 Februari 2024 - Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan seluruh rekomendasi Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Awaluddin, di Palembang, Jumat lalu.
Awaluddin menegaskan komitmen Disdik Sumsel untuk mematuhi dan melaksanakan setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Ombudsman RI. "Kami akan patuh pada setiap rekomendasi Ombudsman RI dan akan menjalankannya sesuai keputusan yang ada," tegasnya. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pendampingan konseling hingga bantuan pembiayaan dan beasiswa bagi siswa yang terdampak kesalahan administrasi PPDB.
Rekomendasi Ombudsman dan Tindak Lanjut Disdik Sumsel
Ombudsman RI, dalam arahannya bersama Gubernur Sumsel, menekankan pentingnya pendampingan konseling bagi siswa yang terdampak. Selain itu, bantuan pembiayaan dan beasiswa pendidikan menjadi bagian penting dari rekomendasi untuk memastikan keadilan bagi peserta didik yang dirugikan. "Semua akan dilakukan sesuai rekomendasi Ombudsman," tambah Awaluddin, menekankan keseriusan Disdik Sumsel dalam menangani masalah ini.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan saran korektif kepada Disdik Sumsel dan Pemprov Sumsel jauh sebelum laporan ini sampai ke pusat. Namun, saran tersebut tidak dijalankan secara optimal. "Kami sudah mengingatkan sejak PPDB 2024 berlangsung. Ada saran korektif yang kami berikan, tetapi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemprov Sumsel dan Disdik. Akhirnya, laporan ini kami serahkan ke pusat dan dikeluarkanlah rekomendasi dari Ombudsman RI," jelasnya, menyoroti kurangnya responsif terhadap saran awal.
Dugaan Maladministrasi dan Dampaknya
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Disdik Sumsel dan sejumlah kepala sekolah SMA di Palembang. Dugaan ini berdampak pada banyak calon peserta didik yang gagal diterima di sekolah pilihan mereka, meskipun memiliki nilai tinggi. Investigasi Ombudsman menemukan fakta yang mengejutkan.
Hasil investigasi mengungkapkan fakta bahwa sekitar 80 persen peserta jalur prestasi dinyatakan tidak lulus. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan kasus seorang siswa dengan skor 700 yang gagal masuk, sementara siswa lain dengan skor hanya 350 justru dinyatakan lolos. Kejanggalan ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dan masalah serius dalam sistem PPDB Sumsel.
Langkah-langkah ke Depan
Dengan adanya rekomendasi dari Ombudsman RI, diharapkan Disdik Sumsel dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDB. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Penting untuk memastikan bahwa sistem PPDB Sumsel berjalan adil dan merata bagi semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang atau pengaruh.
Disdik Sumsel perlu meninjau kembali prosedur dan mekanisme PPDB untuk memastikan keadilan dan transparansi. Hal ini termasuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas PPDB agar memahami dan menjalankan prosedur dengan benar. Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Disdik Sumsel dan Pemprov Sumsel untuk memperbaiki sistem PPDB. Komitmen untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman RI menunjukkan langkah positif dalam memperbaiki sistem dan memastikan keadilan bagi seluruh peserta didik di Sumatera Selatan. Diharapkan perbaikan sistem ini akan mencegah terulangnya masalah serupa di tahun-tahun mendatang dan menciptakan sistem PPDB yang lebih adil dan transparan.