Ombudsman RI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberantas praktik calo yayasan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada awal 2025.

Ombudsman RI berkomitmen mengawasi menu dan yayasan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi, memastikan SOP dijalankan dan menu sesuai standar.

Ombudsman RI mengawal proses revitalisasi irigasi Curug Agung Subang agar berjalan tanpa merugikan warga, dengan menunda sementara penggusuran dan memastikan adanya keadilan dan ganti rugi.

Ombudsman RI turun tangan mengawasi pembongkaran bangunan di Subang, Jawa Barat, untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak revitalisasi saluran irigasi Curug Agung.

Ombudsman RI mendesak perlindungan hukum bagi korban pinjaman online (pinjol) segera diperkuat, karena maraknya kasus dan lemahnya pengawasan yang menyebabkan kerugian masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan verifikasi terhadap 15 ribu warga miskin untuk memastikan validitas data penerima manfaat program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.

Ombudsman RI Perwakilan DIY membuka posko pengaduan untuk mengawasi dan mencegah kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, menjamin kerahasiaan pelapor.

Ombudsman RI membuka posko pengaduan daring untuk mengawasi SNPMB 2025, khususnya UTBK-SNBT, guna memastikan proses seleksi yang transparan dan bebas dari kecurangan.

Ombudsman RI merekomendasikan perluasan keanggotaan Kerja Sama Pencegahan Penyiksaan (KUPP) agar mencakup seluruh lembaga HAM demi penguatan perlindungan HAM di Indonesia.

Dinas Pendidikan Palangka Raya berhasil meraih predikat Zona Hijau dari Ombudsman RI berkat komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan publik terbaik di bidang pendidikan pada tahun 2024.

Ombudsman RI menyatakan kesiapannya mengawasi pengelolaan dana BPI Danantara senilai triliunan rupiah yang berasal dari efisiensi, demi memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Penghuni rusun di Jakarta menolak kenaikan tarif air minum hingga 71 persen dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 730 Tahun 2024.

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk rekonstruksi anggaran setelah pemotongan signifikan yang menghambat kinerja pengawasan pelayanan publik.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara berhasil menyelesaikan 128 sertifikat tanah warga Desa Sigaso melalui program PTSL 2022, memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pendidikan Sumatera Selatan menyatakan kesiapannya menjalankan rekomendasi Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam PPDB 2023/2024, termasuk memberikan bantuan dan beasiswa kepada siswa terdampak.

Wakil Ketua Komisi II DPR meminta Sekretaris Jenderal Ombudsman RI mengatur anggaran agar kinerja tetap optimal meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada tahun 2025.

Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mengajak masyarakat aktif awasi pelayanan publik dan laporkan segala bentuk maladministrasi untuk peningkatan kualitas layanan.

Ombudsman RI menemukan distribusi elpiji 3 kg tidak merata, dengan beberapa daerah kekurangan pasokan sementara daerah lain kelebihan, serta masalah keamanan tabung dan prosedur pengisian ulang yang tidak konsisten.

Ombudsman RI meluncurkan dasbor pemantauan penyelesaian laporan masyarakat, fitur pelacakan laporan, situs berbahasa Inggris, dan logo baru untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan.

Ombudsman RI menyoroti potensi maladministrasi terkait penundaan klaim BPJS Kesehatan di Jawa Timur yang berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat dan mendesak perbaikan sistem serta pengawasan yang lebih ketat.