128 Sertifikat Tanah Warga Gorontalo Utara Terselesaikan
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara berhasil menyelesaikan 128 sertifikat tanah warga Desa Sigaso melalui program PTSL 2022, memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara berhasil menyelesaikan 128 sertifikat tanah milik warga Desa Sigaso, Kecamatan Atinggola. Penyerahan sertifikat Hak Milik (SHM) ini merupakan hasil kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022. Proses ini menandai langkah signifikan dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Solusi Cepat Masalah Sertifikasi Tanah
Wahiyudin Mamonto, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Gorontalo, menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan komitmen Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan ini. "Kami mengapresiasi respons cepat dan komitmen Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sertifikasi tanah bagi masyarakat," ujarnya pada Sabtu, 15 Februari 2024. Kecepatan penyelesaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.
Dengan diterbitkannya SHM, warga Desa Sigaso kini memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Hal ini sangat penting untuk mencegah potensi sengketa tanah di masa mendatang dan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ekonomi keluarga. Kepastian hukum ini memberikan rasa aman dan mengurangi risiko kerugian ekonomi bagi masyarakat.
Program PTSL dan Kesejahteraan Masyarakat
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara, Wiwid Nugroho, menjelaskan bahwa program PTSL bertujuan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah.
Penyerahan SHM ini juga menjadi bukti nyata sinergi yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Kerja sama yang baik antara Ombudsman dan Kantor Pertanahan menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Manfaat SHM bagi Warga Desa Sigaso
Masyarakat Desa Sigaso kini dapat memanfaatkan tanah mereka secara optimal untuk meningkatkan perekonomian keluarga. SHM yang mereka peroleh dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan akses kredit perbankan, atau untuk mengembangkan usaha-usaha produktif lainnya. Hal ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
Wiwid Nugroho juga menekankan bahwa proses pengambilan sertifikat ini gratis dan tidak dipungut biaya. "Kegiatan ini berkat koordinasi Ombudsman dengan kami beberapa waktu lalu, kami berharap semua masyarakat yang belum bisa mengambil sertifikat, langsung mengambilnya di kantor dan gratis, tidak dipungut biaya," katanya. Hal ini memastikan bahwa program PTSL benar-benar bermanfaat dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Kesimpulan
Penyelesaian 128 sertifikat tanah warga Desa Sigaso melalui kolaborasi antara Ombudsman RI dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan contoh nyata keberhasilan program PTSL. Program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, diharapkan sinergi positif seperti ini dapat terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan sertifikasi tanah.