Warga Rusun Jakarta Tolak Kenaikan Tarif Air 71 Persen, Minta Kepgub Dicabut
Penghuni rusun di Jakarta menolak kenaikan tarif air minum hingga 71 persen dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 730 Tahun 2024.
Kenaikan tarif air minum hingga 71 persen yang diberlakukan di Jakarta melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 730 Tahun 2024 telah memicu protes keras dari warga penghuni rumah susun (rusun). Mereka menilai kebijakan tersebut sangat merugikan dan tidak adil. Protes ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2024, oleh beberapa perwakilan warga rusun.
Salah satu penghuni Rusun Kalibata, Pikri Amiruddin, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyatakan bahwa penghuni rusun dikenakan tarif yang sama dengan gedung-gedung komersial seperti mal dan perkantoran, meskipun kebutuhan air mereka hanya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. "Kami yang menggunakan air PAM Jaya untuk kebutuhan sehari-hari, masak, cuci dan mandi dikenakan tarif sama gedung-gedung komersial seperti mal dan perkantoran," ujar Pikri.
Berbagai upaya telah dilakukan warga rusun untuk menyuarakan protes mereka, termasuk menemui PAM Jaya, mengadu ke DPRD DKI Jakarta, mengirimkan surat ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Ombudsman RI. Namun, hingga saat ini belum ada hasil yang memuaskan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya selama bertahun-tahun.
Tarif Progresif dan Penggolongan Pelanggan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 menetapkan kenaikan tarif air minum tertinggi hingga 71,3 persen untuk warga rusun. Mereka digolongkan ke dalam kelompok pelanggan yang sama dengan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan gedung bertingkat komersial lainnya. Pikri Amiruddin mempertanyakan penggolongan ini, karena menurutnya, penghuni rusun adalah keluarga atau rumah tangga biasa, sama seperti warga yang tinggal di rumah tapak. "Bedanya hanya kami di rumah susun. Kami ini benar-benar korban dari ketidakpahaman Pemprov DKI dan PAM Jaya," tegas Pikri.
Warga rusun berharap Gubernur DKI Jakarta yang baru, Pramono Anung, dapat membatalkan Kepgub 730/2024. Mereka menilai Kepgub tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 37 tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Perjuangan warga rusun akan terus berlanjut hingga mereka mendapatkan keadilan, terutama bagi warga Kalibata City yang sebagian besar merupakan masyarakat menengah ke bawah.
Kepala Humas DPP Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), Erlan Kallo, juga menyampaikan harapan agar Gubernur Pramono Anung mau mendengar keluhan warga rusun. Ia menekankan bahwa meskipun tinggal di gedung bertingkat, penghuni rusun tetaplah rumah tangga yang menggunakan air PAM Jaya untuk kebutuhan sehari-hari. Erlan meminta agar penghuni rumah susun dimasukkan ke kelompok pelanggan K-II, bukan K-III yang merupakan kategori komersial.
Tanggapan PAM Jaya dan Solusi yang Ditawarkan
Sebelumnya, PAM Jaya menawarkan solusi kepada penghuni rusun dan apartemen yang keberatan dengan kenaikan tarif air. Mereka diajak untuk memasang meter air pribadi di masing-masing unit agar tidak dikenakan tarif progresif. Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya, Syahrul Hasan, menjelaskan bahwa PAM Jaya mengenakan tarif sesuai dengan pemakaian pelanggan. Sesuai Kepgub Nomor 730 Tahun 2024, pelanggan kelompok K-III yang pemakaian airnya di atas 20 m3 akan dikenakan tarif progresif Rp21.500 per m3, sedangkan pelanggan yang pemakaian airnya tidak lebih dari 10 m3 dikenakan tarif Rp12.500 per m3.
Namun, solusi ini dianggap tidak menyelesaikan masalah inti, yaitu ketidakadilan penggolongan pelanggan. Warga rusun tetap merasa dirugikan karena dianggap sebagai pelanggan komersial, padahal kebutuhan dan pemakaian air mereka sama seperti rumah tangga pada umumnya. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memberikan solusi yang lebih adil dan meringankan beban warga rusun.
Perjuangan warga rusun untuk mendapatkan keadilan dalam hal tarif air minum ini masih berlanjut. Mereka berharap agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka, serta mencari solusi yang lebih tepat dan berkeadilan bagi seluruh warga, khususnya penghuni rusun di Jakarta.
