PAM Jaya menerapkan tarif air bersih di apartemen Jakarta berdasarkan pemakaian per unit, bukan lagi sistem flat rate, demi keadilan dan transparansi bagi penghuni.

RW 02 Papanggo, Jakarta Utara, mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hidran mandiri guna mencegah kebakaran di permukiman padat penduduk yang rawan bencana.

Wagub DKI Jakarta pastikan suplai air baku dari Waduk Karian sebelum 2030 untuk mencapai layanan air bersih 100 persen di Jakarta, namun kendala masih ada.

Tarif air PAM Jaya naik, diklaim lebih murah dari air kemasan, namun menuai polemik karena kenaikan signifikan bagi penghuni apartemen.

Legislator DKI Jakarta mendukung kenaikan tarif air PAM Jaya, tetapi menekankan pentingnya peningkatan layanan dan infrastruktur, sementara warga rusun memprotes kenaikan tarif hingga 71 persen.

Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan kembali kenaikan tarif air minum yang dikeluhkan warga rusun karena dinilai memberatkan, meskipun keputusan awal berasal dari pemerintah pusat.

Perumda PAM Jaya membagikan 202 tandon air gratis kepada warga Jakarta yang tinggal di daerah dengan tekanan air rendah, sebagai upaya meningkatkan akses air bersih dan menunjang target cakupan layanan 100 persen pada 2030.

Penghuni rusun di Jakarta menolak kenaikan tarif air minum hingga 71 persen dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 730 Tahun 2024.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mendorong pemasangan meter air di setiap unit apartemen untuk menghindari kerugian penghuni dan memastikan transparansi tarif air.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya tepat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk penghuni apartemen mewah atau pelaku usaha.