Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Ombudsman RI: Rekomendasi untuk Perubahan Jangka Panjang Pelayanan Publik
Ombudsman RI: Rekomendasi untuk Perubahan Jangka Panjang Pelayanan Publik

Ombudsman RI menekankan rekomendasi mereka bertujuan untuk perbaikan sistemik pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel, serta bertukar pengetahuan dengan Kementerian Kehakiman Jepang.

OmbudsmanRI
Ombudsman dan Kemen-HAM Jalin Koordinasi, Tingkatkan Pelayanan Publik di Bidang HAM
Ombudsman dan Kemen-HAM Jalin Koordinasi, Tingkatkan Pelayanan Publik di Bidang HAM

Ombudsman RI dan Kementerian HAM berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang HAM, memastikan layanan lebih transparan dan akuntabel.

#planetantara
Ombudsman dan Kejagung Perkuat Koordinasi, Tingkatkan Kapasitas dan Pelayanan Publik
Ombudsman dan Kejagung Perkuat Koordinasi, Tingkatkan Kapasitas dan Pelayanan Publik

Ombudsman dan Kejaksaan Agung berkoordinasi untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam menegakkan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menghadapi era disrupsi teknologi.

konten ai
Ombudsman dan Bappenas Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Ekonomi
Ombudsman dan Bappenas Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Ekonomi

Ombudsman dan Bappenas sepakat memperkuat kerja sama pengawasan pelayanan publik sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan pertemuan dan rencana kolaborasi pengawasan di tahun 2025.

Pengawasan
ORI Dorong Revisi UU Ombudsman untuk Relevansi Zaman
ORI Dorong Revisi UU Ombudsman untuk Relevansi Zaman

Ombudsman RI (ORI) menekankan perlunya revisi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan pelayanan publik saat ini, serta membahas kerja sama dengan UI dalam seleksi kepala perwakilan.

#planetantara
Ombudsman Harap Polri Perkuat Kerja Sama Atasi 3000 Laporan Masyarakat
Ombudsman Harap Polri Perkuat Kerja Sama Atasi 3000 Laporan Masyarakat

Ombudsman Republik Indonesia berharap Polri meningkatkan kerja sama dalam menangani lebih dari 3000 laporan masyarakat terkait pelayanan kepolisian hingga Juni 2025.

#planetantara
Ombudsman Papua Barat dan DPRK Manokwari Jalin Sinergi Awasi Layanan Publik
Ombudsman Papua Barat dan DPRK Manokwari Jalin Sinergi Awasi Layanan Publik

Ombudsman Papua Barat dan DPRK Manokwari resmi bersinergi mengawasi layanan publik di Kabupaten Manokwari guna memastikan hak warga atas pelayanan publik terpenuhi dan meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor.

konten ai
Ombudsman dan Bawaslu Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu 2024
Ombudsman dan Bawaslu Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu 2024

Ombudsman dan Bawaslu resmi bekerja sama meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengawasan Pemilu 2024, mencakup administrasi, sarana prasarana, dan pelayanan penyelenggara pemilu.

#planetantara
Sinergi Antar Komisi Informasi: DKI Jakarta dan Jawa Barat Perkuat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik
Sinergi Antar Komisi Informasi: DKI Jakarta dan Jawa Barat Perkuat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta dan Jawa Barat memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik dan memastikan hak konstitusional masyarakat terpenuhi.

#planetantara
Ombudsman RI Luncurkan Dasbor Pemantauan Laporan Masyarakat
Ombudsman RI Luncurkan Dasbor Pemantauan Laporan Masyarakat

Ombudsman RI meluncurkan dasbor pemantauan penyelesaian laporan masyarakat, fitur pelacakan laporan, situs berbahasa Inggris, dan logo baru untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan.

Sumber Antara
Ombudsman Babel dan DPRD Perkuat Pengawasan Layanan Publik
Ombudsman Babel dan DPRD Perkuat Pengawasan Layanan Publik

Ombudsman RI Perwakilan Babel dan DPRD Babel sepakat meningkatkan pengawasan pelayanan publik untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dan bebas maladministrasi di Bangka Belitung.

Pengawasan