Ombudsman Harap Polri Perkuat Kerja Sama Atasi 3000 Laporan Masyarakat
Ombudsman Republik Indonesia berharap Polri meningkatkan kerja sama dalam menangani lebih dari 3000 laporan masyarakat terkait pelayanan kepolisian hingga Juni 2025.

Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro, menyampaikan harapannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat meningkatkan kerja sama dalam menyelesaikan laporan masyarakat. Hal ini disampaikan setelah Ombudsman melakukan kunjungan ke Mabes Polri pada Selasa (18/2). Kunjungan tersebut membahas berbagai isu penting, termasuk penanganan ribuan laporan masyarakat yang telah diterima Ombudsman.
Dari data yang dihimpun Ombudsman, tercatat sebanyak 3.041 laporan masyarakat terkait pelayanan kepolisian sejak tahun 2020 hingga 30 Januari 2025. Laporan tersebut mencakup berbagai aspek pelayanan kepolisian, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelayanan di sentra pelayanan kepolisian terpadu, kode etik, dan penegakan lalu lintas. Johanes menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Ombudsman dan Polri untuk memastikan penanganan laporan masyarakat berjalan efektif dan responsif.
Kerja sama antara Ombudsman dan Polri yang telah terjalin sejak tahun 2020 dinilai cukup efektif. Oleh karena itu, Johanes menginisiasi diskusi awal terkait perpanjangan nota kesepakatan antara kedua lembaga, mengingat masa berlakunya akan berakhir pada Juni 2025. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dan akuntabilitasnya kepada masyarakat.
Penguatan Kerja Sama dan Kajian Penting
Selain membahas penanganan laporan masyarakat, kunjungan Ombudsman ke Mabes Polri juga membahas rencana kajian tentang penguatan kapasitas lembaga penegak hukum di era disrupsi teknologi. Johanes menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang pesat menuntut lembaga penegak hukum untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi. Adanya kesenjangan kompetensi antara lembaga penegak hukum dengan perkembangan teknologi menjadi perhatian utama Ombudsman, sehingga kajian ini dianggap sangat penting.
Irjen Pol. Merdisyam, Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri, menyambut baik rencana tersebut dan menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara Ombudsman dan Polri. Ia melihat fungsi kedua lembaga yang hampir sama, sehingga pengawasan dari Ombudsman sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja Polri. Irjen Pol. Merdisyam juga menyatakan bahwa data laporan masyarakat dari Ombudsman akan menjadi masukan berharga bagi Polri untuk meningkatkan pelayanan publik.
Polri, menurut Irjen Pol. Merdisyam, sangat terbuka terhadap laporan dan kritik dari masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian. Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Koordinasi dan Nota Kesepakatan
Kunjungan Ombudsman ke Mabes Polri bertujuan untuk melakukan koordinasi antar lembaga. Beberapa agenda penting yang dibahas meliputi koordinasi penanganan laporan masyarakat terkait Polri, pembahasan awal perpanjangan nota kesepakatan antara Ombudsman dan Polri, dan pembahasan rencana kajian Ombudsman tentang penguatan kapasitas lembaga penegak hukum di era disrupsi teknologi. Koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara kedua lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan laporan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas Polri.
Dengan adanya kerja sama yang erat antara Ombudsman dan Polri, diharapkan penanganan laporan masyarakat dapat lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Kajian tentang penguatan kapasitas lembaga penegak hukum di era disrupsi teknologi juga akan memberikan kontribusi penting dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Kesimpulannya, kolaborasi yang kuat antara Ombudsman dan Polri sangat penting untuk memastikan pelayanan kepolisian yang efektif dan akuntabel. Dengan terus meningkatkan kerja sama dan merespon laporan masyarakat secara serius, diharapkan kepercayaan publik terhadap Polri dapat terus meningkat.