Disnaker Bekasi Kawal Nasib 400 Pekerja Sanken yang Terancam PHK

Disnaker Kabupaten Bekasi mengawal nasib 400 pekerja PT Sanken Indonesia yang terancam PHK pada Juni 2025 akibat penutupan pabrik, memastikan pemenuhan hak-hak pekerja.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Penutupan pabrik PT Sanken Indonesia di Kawasan Industri MM2100 Cikarang pada Juni 2025 mengancam 400 pekerja dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengawal proses ini untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Informasi penutupan pabrik didapat dari media, sementara perusahaan masih melakukan perundingan internal dengan serikat pekerja. Penutupan pabrik disebabkan oleh rencana perusahaan untuk memindahkan operasionalnya ke Jepang. Proses pengawalan dilakukan untuk mencegah kerugian bagi pekerja yang terdampak PHK.

Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi melalui Disnakernya berkomitmen untuk memastikan proses PHK berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan para pekerja. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bekasi, Fuad Hasan, menyatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi ke perusahaan, namun hingga kini belum menerima informasi detail terkait rencana penutupan pabrik dan PHK tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya transparansi informasi dari perusahaan kepada pemerintah dan pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menambahkan bahwa penutupan PT Sanken Indonesia akan berdampak pada 900 pekerja secara keseluruhan, termasuk 500 pekerja yang telah di-PHK sebelumnya. Penutupan ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran, terutama mengingat rata-rata masa kerja dan usia pekerja yang cukup tinggi, sehingga akan sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan baru. Situasi ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh sektor industri di Indonesia.

Saat ini, PT Sanken Indonesia tengah melakukan perundingan internal secara bipartit dengan serikat pekerja terkait besaran pesangon dan hak-hak pekerja lainnya. Serikat pekerja FSPMI-KSPI PT Sanken Indonesia menuntut pesangon di atas 3 kali lipat dari ketentuan undang-undang, mempertimbangkan usia pekerja dan keuntungan perusahaan selama beroperasi di Indonesia. Meskipun manajemen perusahaan telah menyetujui pesangon 2,6 kali lipat dari ketentuan undang-undang, serikat pekerja masih berupaya untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik.

Perundingan ini dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan pihak ketiga, termasuk pemerintah. Hal ini menunjukkan upaya dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, pengawasan dari Disnaker Kabupaten Bekasi tetap penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi selama proses perundingan dan PHK.

Said Iqbal juga menekankan bahwa 400 buruh anggota KSPI di PT Sanken Indonesia masih bekerja hingga Juni 2025 dan telah diberitahu mengenai penutupan pabrik sejak setahun lalu. Hal ini memberikan waktu bagi pekerja dan perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi PHK.

PT Sanken Indonesia memproduksi switch mode power supply dan transformator dengan kapasitas produksi yang cukup besar, yaitu 3,95 juta piece per tahun untuk switch mode power supply dan 4,32 juta piece per tahun untuk transformator. Produk-produk ini terutama dipasarkan untuk sektor otomotif dan elektronik. Informasi ini berasal dari data online single submission (OSS) yang disampaikan perusahaan kepada Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, mengkonfirmasi rencana penutupan pabrik PT Sanken Indonesia pada Juni 2025 berdasarkan data OSS. Ia juga menjelaskan bahwa PT Sanken Indonesia berbeda dengan Sanken Argawidja Tangerang yang memproduksi barang elektronik dan peralatan rumah tangga.

Penutupan pabrik ini menjadi sorotan karena dampaknya terhadap pekerja dan perekonomian lokal. Pemerintah daerah dan serikat pekerja berupaya untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan proses PHK berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Disnaker Kabupaten Bekasi akan terus mengawasi proses ini dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Meskipun perundingan dilakukan secara bipartit, peran pemerintah dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan tetap penting. Ke depan, diperlukan antisipasi dan strategi yang lebih baik untuk menghadapi potensi PHK massal di sektor industri.