DPR Apresiasi Peluncuran BPI Danantara: Jamin Kesejahteraan Rakyat

DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan diawasi ketat untuk mencegah korupsi.

Jakarta, 24 Februari 2024 - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan apresiasi positif terhadap peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Peluncuran lembaga ini, menurutnya, merupakan langkah maju pemerintah dalam memanfaatkan BUMN untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Hal ini disampaikan langsung oleh Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senin lalu.

Misbakhun menekankan bahwa pendirian Danantara sejalan dengan visi pemerintah untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi kepentingan publik. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato peluncurannya, bahkan secara khusus merujuk pada Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Hal ini menegaskan kembali tujuan utama keberadaan BUMN, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, Misbakhun mengingatkan bahwa BUMN didirikan oleh para pendiri bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan Danantara untuk tujuan tersebut harus menjadi prioritas utama. Komitmen ini, menurutnya, sejalan dengan semangat awal pembentukan BUMN di Indonesia.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan dana atau korupsi dalam pengelolaan aset negara oleh Danantara, Misbakhun memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa lembaga investasi ini berada di bawah pengawasan berbagai pihak. "Siapapun, seperti yang disampaikan Presiden, dapat memonitor operasional Danantara. Siapapun dapat melakukan pengawasan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pihak lainnya," jelasnya.

Misbakhun juga menekankan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik korupsi. Presiden, menurutnya, ingin memastikan bahwa Danantara dikelola secara bersih dan transparan. Praktik korupsi, tegas Misbakhun, akan menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat, bertentangan dengan tujuan utama pembentukan Danantara.

Ia menambahkan bahwa pesan Presiden Prabowo sangat jelas: Danantara harus kuat dalam melayani kesejahteraan rakyat dan generasi mendatang, serta manajemennya harus bersih dan transparan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan Danantara dalam mencapai tujuannya.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, DPR akan terus memantau kinerja BPI Danantara. Komisi XI DPR RI akan melakukan pengawasan secara berkala dan menyeluruh untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pengawas lainnya seperti BPK dan KPK akan terus ditingkatkan.

DPR juga akan mendorong Danantara untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) guna mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. Hal ini termasuk penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dan mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan BPI Danantara dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Keberhasilan Danantara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memanfaatkan BUMN untuk kepentingan publik. Hal ini juga akan menjadi contoh bagi negara lain dalam pengelolaan aset negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan BPI Danantara dapat menjadi contoh pengelolaan BUMN yang baik dan transparan. Keberhasilan Danantara akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah dan DPR akan terus mendukung Danantara agar dapat mencapai tujuannya. Komitmen bersama ini diharapkan mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pengelolaan BUMN yang efektif dan akuntabel.