DPR Desak Usut Tuntas Jaringan Prostitusi Anak: Selamatkan Anak-Anak dari Eksploitasi

Anggota DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas jaringan prostitusi anak di Jakarta Utara, yang melibatkan puluhan korban dan menghasilkan miliaran rupiah bagi pelaku.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas jaringan prostitusi anak menyusul terungkapnya kasus perdagangan orang (TPPO) di Jakarta Utara. Kasus ini melibatkan puluhan korban perempuan, termasuk anak di bawah umur, yang diiming-imingi pekerjaan namun dipaksa melayani lelaki hidung belang. Peristiwa ini terjadi di sebuah apartemen di Jalan Yos Sudarso dan menghasilkan keuntungan miliaran rupiah bagi para pelaku.

Penangkapan dua mucikari, SM (56) dan TR (29), oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap praktik eksploitasi seksual yang kejam. Korban, sebagian besar berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, dijerat oleh sistem utang yang memberatkan. Mereka dipaksa membayar bunga besar kepada mucikari, membuat mereka terjebak dalam lingkaran setan eksploitasi.

Abdullah menekankan pentingnya mengusut tuntas, bukan hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga membongkar seluruh jaringan dan aktor intelektual di balik bisnis prostitusi anak ini. Ia juga menyoroti faktor kemiskinan sebagai salah satu penyebab utama anak-anak terjerat dalam praktik tersebut. Ketiadaan lapangan pekerjaan dan minimnya kesempatan ekonomi di daerah asal korban membuat mereka rentan terhadap iming-iming pekerjaan yang menggiurkan namun palsu.

Abdullah menegaskan pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk membongkar jaringan prostitusi anak ini. "Polisi mesti mengusut sampai tuntas jaringan prostitusi yang melibatkan anak ini. Jangan hanya buntutnya saja, tapi kepalanya dari ekosistem ini juga," tegas Abdullah. Ia menekankan perlunya mengidentifikasi dan menindak semua pihak yang terlibat, mulai dari perekrut, mucikari, hingga oknum yang memfasilitasi praktik tersebut.

Selain itu, Abdullah juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi akar masalah kemiskinan yang membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi. "Instansi yang berwenang di daerah asal korban dapat mengatasi faktor ini, dengan memberikan pelatihan dan menambah lapangan pekerjaan di daerah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya," ujarnya. Pemberian pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja di daerah asal korban diharapkan dapat mengurangi angka anak yang terjerat dalam praktik prostitusi.

Lebih lanjut, Abdullah menekankan pentingnya kerjasama antar instansi terkait dalam penanganan kasus ini. Kerjasama yang efektif antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak sangat krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Abdullah juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah anak-anak terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Komunikasi yang terbuka dan hangat antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah anak-anak terpengaruh oleh pihak luar yang berniat jahat. Orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya prostitusi dan modus operandi para pelaku.

Selain itu, penanganan terhadap korban TPPO, baik dewasa maupun anak-anak, juga sangat penting. Abdullah menekankan perlunya pemulihan psikis dan fisik bagi korban kekerasan seksual agar mereka dapat bangkit dari traumanya dan memulai hidup baru. "Lakukan perlindungan dan pemulihan untuk psikis dan fisik mereka, agar para korban dapat bangkit dari traumanya dan memulai hidup barunya yang lebih baik lagi," kata Abdullah.

Kasus TPPO di Jakarta Utara ini menghasilkan keuntungan sekitar Rp1 miliar dalam enam bulan. Para pelaku mendapatkan keuntungan dari setiap korban sekitar Rp100.000–Rp200.000, sedangkan untuk pelayanan seksual kepada lelaki hidung belang, mereka mendapatkan imbalan sekitar Rp2 juta. Besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku menunjukkan betapa menguntungkannya bisnis prostitusi anak ini, dan betapa pentingnya upaya untuk memberantasnya.

Kesimpulannya, kasus prostitusi anak ini membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi. Pengusutan tuntas jaringan, pemberdayaan masyarakat di daerah asal korban, serta pemulihan bagi korban merupakan langkah-langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Peran semua pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah, keluarga, hingga masyarakat, sangat dibutuhkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual.