DPR Dorong Sosialisasi UU KIA untuk Perlindungan Ibu dan Anak

DPR RI, khususnya Komisi XIII, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan mendorong kemandirian lembaga tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, soroti dukungan DPR terhadap perempuan dan anak, termasuk fasilitas daycare dan ruang laktasi, serta dorongan implementasi UU KIA.

Anggota Komisi IX DPR RI dan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun tidak akan mengurangi layanan kesehatan masyarakat, melainkan hanya akan melakukan realokasi dana dan penghematan pada pos-p

Anggota Komisi IX DPR RI dan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun tidak akan mengurangi layanan kesehatan masyarakat, melainkan hanya akan melakukan realokasi dana dan penghematan pada pos-p

Komisi III DPR RI mendorong revisi RUU KUHAP untuk memperkuat peran advokat dan melindungi hak-hak tersangka, menanggapi keluhan masyarakat terkait minimnya peran advokat dalam KUHAP saat ini.

Pemerhati kepolisian dukung rencana Kapolri bentuk Direktorat PPA-PPO di tingkat Polsek untuk respon cepat dan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan, terutama di daerah rawan.

Anggota Komisi II DPR mendukung PSU Pilkada 2024 di 24 daerah dengan anggaran seefisien mungkin dan akan mengawasi pengajuan anggaran dari KPU.

Komisi III DPR RI menginisiasi revisi total RUU KUHAP untuk menyamakan nilai-nilai hukum dengan KUHP baru yang berlaku mulai 1 Januari 2026, guna memastikan keselarasan sistem peradilan pidana.

Komisi VII DPR meminta Kementerian UMKM berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran guna memenuhi kebutuhan, menyusul efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Dinas PPPA OKU Timur meningkatkan sosialisasi pencegahan kekerasan anak setelah terjadi peningkatan kasus pada tahun 2024, dengan berbagai upaya edukasi di keluarga dan sekolah untuk menekan angka kekerasan.

Komisi VII DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan Antara untuk lebih gencar menyiarkan program strategis pemerintah seperti penanganan stunting dan ketahanan pangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi III DPR mendesak aparat penegak hukum untuk selalu menaati UU SPPA dalam menangani kasus empat anak di bawah umur di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang diduga mengalami pelanggaran prosedur pemeriksaan.

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Ditjen Imigrasi, membahas pengawasan orang asing, pencegahan TPPO, dan kendala di wilayah timur Indonesia.