DPR Dukung Atnaker di Bawah Kementerian P2MI untuk Perlindungan PMI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendukung Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) berada di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak PMI di luar negeri.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyatakan dukungannya terhadap rencana penempatan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) di bawah naungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Hal ini disampaikannya di Jakarta, Jumat (24/1), sejalan dengan tugas dan fungsi Atnaker dalam melindungi dan memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara penempatan. Beliau menekankan pentingnya langkah ini untuk meningkatkan perlindungan dan peluang kerja bagi PMI.

Putih Sari menjelaskan bahwa dukungan ini didasarkan pada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Atnaker, sesuai UU PPMI, berperan penting dalam meningkatkan hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan PMI di luar negeri. Atnaker diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada Menteri Luar Negeri (Pasal 45 UU PPMI), dan tugas serta wewenangnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden yang saat ini masih dalam proses.

Meskipun Pasal 22 ayat (4) UU PPMI mengatur tugas dan wewenang Atnaker, peraturan presiden terkait masih belum terbit. Pentingnya peran Atnaker dalam melindungi PMI di luar negeri membuat Putih Sari mendorong pembentukan Atnaker di setiap negara penempatan PMI. Saat ini, Atnaker sudah ada di beberapa negara seperti Abu Dhabi, Kuala Lumpur, dan beberapa negara lainnya, namun masih ada keterkaitan teknis dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menambahkan, "Sangat perlu (Atnaker dibentuk di negara penempatan) karena tupoksi Atnaker kan jelas." Putih Sari juga mendorong Kementerian P2MI untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan dan implementasi peran Atnaker ini. Koordinasi yang baik akan memastikan efektivitas perlindungan PMI di luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyatakan senada. Ia menekankan pentingnya kehadiran Atnaker di setiap negara penempatan PMI sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya. "Saya kira sangat perlu Atnaker ada di setiap negara yang terdapat pekerja migran Indonesia. Ini pertanda negara hadir," ujar Nurhadi.

Nurhadi juga menegaskan bahwa perlindungan PMI di luar negeri merupakan tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia melalui Atnaker, sesuai amanat UU PPMI. Atnaker tidak hanya melindungi, tetapi juga berperan dalam memberikan masukan kebijakan dan membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan di negara penempatan. Tugas lain Atnaker adalah mempromosikan bidang ketenagakerjaan dan mencari peluang kerja baru di negara tersebut.

Kesimpulannya, dukungan DPR terhadap penempatan Atnaker di bawah Kementerian P2MI merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan PMI di luar negeri. Kehadiran Atnaker di setiap negara penempatan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal dan membuka peluang kerja yang lebih baik bagi PMI.