DPR Minta Kinerja Lembaga Hankam Ditingkatkan, Fokus Pertahanan Siber dan Ideologi
Anggota Komisi I DPR RI meminta Lemhannas, BSSN, Bakamla, dan Wantannas untuk meningkatkan kinerja dalam pertahanan negara, termasuk penguatan ideologi Pancasila dan ketahanan siber, serta mendukung misi Presiden dan Wapres.
Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, mendesak peningkatan kinerja kementerian dan lembaga di bidang pertahanan dan keamanan (hankam). Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat lalu dan ditujukan kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Penguatan Ideologi dan Pertahanan Negara
Slamet menekankan pentingnya penguatan ideologi dan pertahanan negara di berbagai sektor, termasuk darat, laut, udara, dan siber. Ia berharap keempat lembaga tersebut dapat bersinergi untuk mencapai tujuan ini. Pernyataan ini juga menyerukan dukungan penuh terhadap misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kedaulatan negara.
Lebih lanjut, Slamet memberikan beberapa poin penting. Lemhannas, misalnya, didorong untuk berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain guna merevitalisasi pemahaman ideologi Pancasila, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda. Pembiasaan dengan hal-hal yang berbau nasionalisme, seperti pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari di sekolah dan kantor, dianggap penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.
Peran BSSN dan Bakamla dalam Ketahanan Nasional
BSSN, menurut Slamet, perlu meningkatkan sumber daya dan kemampuannya dalam menjaga ketahanan siber nasional. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sangat krusial untuk mengatasi ancaman siber, seperti situs judi online dan konten pornografi. Pentingnya peran BSSN dalam menjaga keamanan digital Indonesia tidak bisa diabaikan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat.
Sementara itu, Bakamla diminta untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut. Analisis SWOT yang menyeluruh, bukan hanya dari segi anggaran, diperlukan untuk menentukan kelanjutan peran Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien.
Kesimpulan: Kolaborasi dan Analisis yang Komprehensif
Secara keseluruhan, pernyataan Slamet Ariyadi menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga hankam dan analisis yang komprehensif dalam menghadapi tantangan keamanan nasional di era modern. Penguatan ideologi Pancasila, peningkatan ketahanan siber, dan pengamanan laut merupakan pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi I DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong kinerja lembaga-lembaga tersebut agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Pernyataan ini menjadi sorotan penting mengingat peran krusial lembaga-lembaga tersebut dalam menjaga keamanan dan ketahanan nasional. Peningkatan kinerja dan koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi berbagai ancaman yang dihadapi Indonesia.