DPR Minta Kinerja Lembaga Hankam Ditingkatkan, Fokus Pertahanan Siber dan Ideologi

Anggota Komisi I DPR RI meminta Lemhannas, BSSN, Bakamla, dan Wantannas untuk meningkatkan kinerja dalam pertahanan negara, termasuk penguatan ideologi Pancasila dan ketahanan siber, serta mendukung misi Presiden dan Wapres.

#konten ai
Anggota Komisi I DPR RI meminta Lemhannas, BSSN, Bakamla, dan Wantannas untuk meningkatkan kinerja dalam pertahanan negara, termasuk penguatan ideologi Pancasila dan ketahanan siber, serta mendukung misi Presiden dan Wapres. (©© 2025 Antaranews)

Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, mendesak peningkatan kinerja kementerian dan lembaga di bidang pertahanan dan keamanan (hankam). Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat lalu dan ditujukan kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Penguatan Ideologi dan Pertahanan Negara

Slamet menekankan pentingnya penguatan ideologi dan pertahanan negara di berbagai sektor, termasuk darat, laut, udara, dan siber. Ia berharap keempat lembaga tersebut dapat bersinergi untuk mencapai tujuan ini. Pernyataan ini juga menyerukan dukungan penuh terhadap misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kedaulatan negara.

Lebih lanjut, Slamet memberikan beberapa poin penting. Lemhannas, misalnya, didorong untuk berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain guna merevitalisasi pemahaman ideologi Pancasila, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda. Pembiasaan dengan hal-hal yang berbau nasionalisme, seperti pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari di sekolah dan kantor, dianggap penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.

Peran BSSN dan Bakamla dalam Ketahanan Nasional

BSSN, menurut Slamet, perlu meningkatkan sumber daya dan kemampuannya dalam menjaga ketahanan siber nasional. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sangat krusial untuk mengatasi ancaman siber, seperti situs judi online dan konten pornografi. Pentingnya peran BSSN dalam menjaga keamanan digital Indonesia tidak bisa diabaikan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Sementara itu, Bakamla diminta untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut. Analisis SWOT yang menyeluruh, bukan hanya dari segi anggaran, diperlukan untuk menentukan kelanjutan peran Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien.

Kesimpulan: Kolaborasi dan Analisis yang Komprehensif

Secara keseluruhan, pernyataan Slamet Ariyadi menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga hankam dan analisis yang komprehensif dalam menghadapi tantangan keamanan nasional di era modern. Penguatan ideologi Pancasila, peningkatan ketahanan siber, dan pengamanan laut merupakan pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi I DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong kinerja lembaga-lembaga tersebut agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Pernyataan ini menjadi sorotan penting mengingat peran krusial lembaga-lembaga tersebut dalam menjaga keamanan dan ketahanan nasional. Peningkatan kinerja dan koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi berbagai ancaman yang dihadapi Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
DPR Minta Pemerintah Bijak Efisiensi Anggaran, Jangan Sampai Sengsara Rakyat!

Ketua Komisi V DPR RI meminta pemerintah bijak dalam efisiensi anggaran agar tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat, seperti meningkatnya pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Sumber Antara
Komisi VII DPR RI Pastikan Anggaran LPP di Daerah Tersalur Baik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memastikan penyaluran anggaran LPP di daerah berjalan sesuai arahan Presiden, dengan fokus efisiensi dan optimalisasi aset.

#planetantara
DPR Harap Izin Tambang untuk Ormas dan Kampus Berdampak Positif

Anggota DPR RI Muh Haris berharap pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan kemajuan lembaga tersebut, dengan pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan.

DPR
DPR Bahas Rekonstruksi Anggaran TVRI, RRI, BSN, dan ANTARA

Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan TVRI, RRI, BSN, dan ANTARA untuk membahas rekonstruksi anggaran setelah kebijakan efisiensi pemerintah sebesar Rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025.

Sumber Antara
Reformasi Pendidikan Polri: Anggota DPR Sorot Integritas dan Kekerasan

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mendorong reformasi pendidikan Polri untuk meningkatkan integritas dan menghapus kekerasan fisik dalam pelatihan, demi terciptanya pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Sumber Antara
DPR Ingatkan 961 Kepala Daerah Baru: Jauhi Korupsi!

Anggota Komisi III DPR RI meminta 961 kepala daerah yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan menghindari korupsi, mengingat tingginya angka korupsi di pemerintahan daerah.

#planetantara
ANTARA Aman dari Efisiensi Anggaran, Komisi VII DPR RI Akan Kunjungi Kantor

ANTARA, lembaga berita negara, memastikan tidak terkena dampak efisiensi anggaran pemerintah dan akan tetap menerima dana PSO dari Kemenkeu, Komisi VII DPR RI berencana mengunjungi kantor ANTARA untuk meninjau kinerjanya.

Sumber Antara
Menkumham Dukung Reformasi Hukum: KUHAP Baru untuk 100 Hari Kerja Pemerintahan

Menkumham Supratman Andi Agtas mendukung penyusunan KUHAP baru bersama DPR untuk meningkatkan penegakan hukum, seiring dengan survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang mencapai 72,1% di bidang hukum.

pemerintahan
DPR Dukung Penguatan Komnas Perempuan: Perjuangan Hapus Kekerasan terhadap Perempuan

DPR RI, khususnya Komisi XIII, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan mendorong kemandirian lembaga tersebut.

#konten ai
DPR Kaget Isu Pergantian Mendikbudristek: Harap Menteri Baru Pahami Visi Presiden

Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyatakan terkejut dengan isu pergantian Mendikbudristek Satrio Soemantri Brodjonegoro dan berharap menteri pengganti mampu menerjemahkan visi Presiden Prabowo.

#planetantara
DPR Bantah RUU TNI Kembalikan Dwi Fungsi ABRI, Fokus Usia Pensiun

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan RUU TNI yang masuk Prolegnas Prioritas 2025 tidak akan mengembalikan dwi fungsi ABRI, melainkan fokus pada perubahan usia pensiun anggota TNI.

#planetantara
DPR Bahas RUU Kepariwisataan: Mencari Keseimbangan Antara Swasta dan Pemerintah

Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menparekraf untuk membahas RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mencari keseimbangan antara peran swasta dan pemerintah dalam pengembangan sektor ini.

#konten ai