DPR Pastikan Kesiapan Pelabuhan Merak Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025

Komisi V DPR RI memastikan kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi lonjakan pemudik Lebaran 2025 dengan peningkatan infrastruktur dan layanan, menargetkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemudik.

Jakarta, 18 Maret 2024 - Komisi V DPR RI telah memastikan kesiapan Pelabuhan Merak dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kunjungan kerja spesifik dilakukan untuk memeriksa infrastruktur dan layanan di Dermaga Eksekutif, memastikan operasional optimal selama lonjakan pemudik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik yang signifikan pada tahun ini.

Ketua rombongan Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menekankan pentingnya kesiapan layanan angkutan Lebaran, khususnya di Pelabuhan Merak yang menjadi titik krusial perjalanan mudik. "Kami ingin memastikan seluruh aspek infrastruktur dan operasional sudah siap menghadapi lonjakan arus mudik," tegas Ridwan. Legislator dari Sulawesi Tenggara ini juga menambahkan bahwa pengawalan akan terus dilakukan untuk memastikan layanan transportasi di Pelabuhan Merak berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Bae memberikan apresiasi kepada ASDP dan seluruh pemangku kepentingan atas berbagai peningkatan yang telah dilakukan. "Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan di berbagai aspek. Harapannya, ini dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat dalam perjalanan menuju kampung halaman," imbuhnya. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut arus mudik Lebaran 2025 di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni. Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Lasse, mengungkapkan proyeksi peningkatan jumlah pemudik sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan perkiraan 4,56 juta penumpang dan 1,13 juta unit kendaraan yang akan melintasi jalur tersebut.

ASDP telah mengoptimalkan berbagai aspek untuk mengantisipasi lonjakan ini. Perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas, dan penyesuaian kebijakan operasional dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan trafik. "Kami telah menyiapkan infrastruktur dan layanan agar dapat mengakomodasi peningkatan trafik ini dengan lebih baik," jelas Rio Lasse.

Salah satu upaya signifikan adalah penambahan buffer zone di Pelabuhan Merak dengan memanfaatkan lahan Indah Kiat. Langkah ini meningkatkan kapasitas tampung kendaraan kecil dari 500 unit menjadi 2.072 unit, atau naik empat kali lipat. Peningkatan kapasitas juga dilakukan di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Wika Beton.

Di Pelabuhan Ciwandan, kapasitas kendaraan kecil meningkat dari 3.190 unit menjadi 4.573 unit. Selain itu, terdapat penambahan dua tollgate (total 16 tollgate), 10 unit toilet tambahan (total 50 unit), dan dua tenant parkir motor (total 6 tenant). Sementara di Pelabuhan Wika Beton, yang baru beroperasi sejak Natal dan Tahun Baru 2024, ASDP telah memasang 4 unit tollgate untuk memperlancar arus kendaraan.

Dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah pemudik yang signifikan, berbagai langkah antisipasi telah disiapkan. Peningkatan kapasitas di beberapa pelabuhan merupakan salah satu upaya untuk memastikan kelancaran arus mudik. Selain itu, optimalisasi layanan dan fasilitas juga menjadi fokus utama.

ASDP juga telah mempersiapkan berbagai skenario untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi selama periode mudik. Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait juga terus dilakukan untuk memastikan kesiapan menghadapi lonjakan pemudik.

Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan pengalaman mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi seluruh masyarakat yang akan merayakan Lebaran di kampung halaman. Komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan arus mudik Lebaran 2025.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, diharapkan arus mudik Lebaran 2025 di Pelabuhan Merak dapat berjalan lancar dan tanpa kendala berarti. Kerja sama yang baik antara Komisi V DPR RI, ASDP, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.