LIVE

DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

umkm
Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan. (©© 2025 Antaranews)

JAKARTA, 23 Januari 2024 - Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis lalu menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan ini menandai langkah maju dalam revisi UU Minerba yang telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Proses persetujuan RUU Minerba berlangsung efisien. Fraksi-fraksi partai politik menyampaikan pandangan secara tertulis kepada pimpinan DPR, sebuah metode yang disetujui untuk mempersingkat waktu rapat. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif.

Pembahasan RUU Minerba di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dimulai sejak Senin (20/1) dan awalnya direncanakan masuk dalam agenda Paripurna pada Selasa (21/1). Namun, baru pada Kamis (23/1) RUU tersebut masuk dalam agenda Paripurna dan disetujui.

RUU Minerba perubahan keempat ini bersifat kumulatif terbuka. Alasannya, UU Minerba sebelumnya telah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan dua putusan yang dikabulkan secara bersyarat. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi di sektor pertambangan.

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah fokus pada pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Baleg DPR berencana memasukkan substansi yang memberikan prioritas bagi UMKM untuk mengelola lahan tambang dengan luas kurang dari 2.500 hektare. Ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan mengurangi kesenjangan.

Selain UMKM, RUU ini juga membuka peluang bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan dan perguruan tinggi untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas bagi berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan disahkannya RUU ini sebagai usul inisiatif DPR, tahapan selanjutnya adalah pembahasan lebih lanjut dan pengesahan menjadi undang-undang. Revisi UU Minerba diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan di sektor pertambangan Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Editor D.Dj. Kliwantoro
D
Reporter D.Dj. Kliwantoro
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

konten ai
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
DPR Bahas RUU Minerba saat Reses: Sudah Kantongi Izin Pimpinan

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Minerba oleh Baleg DPR saat reses telah mendapat izin pimpinan DPR, meskipun prosesnya terbilang singkat dan sebagian anggota Baleg baru menerima naskah akademik 30 menit sebelum rapat.

RUU Minerba
Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

DPR RI
Kontroversi Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi: Masalah Baru di Sektor Minerba?

Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang, mempertanyakan rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan lebih baiknya pemerintah memberikan bantuan dana langsung.

pendidikan tinggi