DPR Usul Dapur Program MBG Gandeng UMKM Lokal
Anggota DPR RI Rina Sa'adah mendorong agar dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bermitra dengan UMKM lokal untuk efisiensi dan pasokan bahan baku berkualitas.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, mengusulkan agar dapur-dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok yang efisien dan berkualitas.
Inisiatif ini sejalan dengan upaya SPPG untuk memprioritaskan komoditas lokal dalam penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Dengan bermitra dengan UMKM, SPPG dapat memperoleh bahan baku segar secara langsung dari sumbernya.
"Dengan menggandeng UMKM pangan setempat, maka SPPG bisa beroperasi efisien dan mendapatkan pasokan bahan pokok yang masih segar untuk diolah," jelas Rina Sa'adah dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu. Efisiensi ini penting mengingat target pemerintah untuk membangun 5.000 dapur SPPG di seluruh Indonesia pada tahun 2025.
Ribuan UMKM pangan di berbagai daerah telah memproduksi beras, ayam, telur, sayuran, ikan, dan bahan pokok lainnya. Potensi ini dapat dimanfaatkan oleh SPPG untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. UMKM tersebut beragam bentuknya, mulai dari usaha perorangan hingga koperasi dan BUMDes.
"Beroperasinya dapur MBG atau SPPG menumbuhkan permintaan akan beras, daging ayam, telur, ikan, serta aneka sayuran. Bagian pembelian SPPG bisa menjalin kerja sama dengan UMKM pangan setempat untuk memasok bahan pokok tersebut sesuai standar yang diinginkan," tambah Rina, anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Barat X.
Kerja sama ini diharapkan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal, khususnya bagi UMKM pangan. Transaksi antara SPPG dan UMKM akan mendorong perputaran ekonomi daerah. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat mengatasi masalah tingginya biaya transportasi dari pasar induk yang selama ini dikeluhkan petani dan produsen.
Program MBG dengan alokasi anggaran yang besar, mencapai Rp71 triliun pada 2025 dengan target 15 juta-17,5 juta penerima manfaat (dan potensi penambahan hingga Rp100 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat), bisa menjadi momentum bagi pertumbuhan UMKM. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 5.000 SPPG, terdiri dari 1.542 unit yang dibangun BGN dan 3.458 unit hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Hingga saat ini, sekitar 937 SPPG telah beroperasi di 26 provinsi, masing-masing memasok 3.000 penerima manfaat setiap hari.
Rina berharap UMKM pangan dapat memanfaatkan peluang ini dengan serius. Hal ini sejalan dengan penegasan Presiden untuk memprioritaskan bahan pokok dalam negeri dan menghindari impor untuk program MBG. Dengan demikian, program MBG tak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal.