DPRD Sigi Desak Pemda Prioritaskan Pembangunan di Tengah Efisiensi Anggaran

DPRD Kabupaten Sigi mendorong pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan program pembangunan dan pekerjaan umum meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

Sigi, Sulawesi Tengah, 16 Maret 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah daerah untuk tetap menjalankan seluruh program pembangunan dan pekerjaan umum di wilayah tersebut, meskipun tengah diterapkan kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho, di Bora, Sulawesi Tengah, Minggu lalu.

Desakan ini muncul sebagai respon atas kebijakan efisiensi yang berpotensi menghambat laju pembangunan di Kabupaten Sigi. Tjeho menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan program-program publik untuk kesejahteraan masyarakat. Ia berharap agar pemerintah daerah tetap mampu memberikan pelayanan publik yang optimal meskipun dengan anggaran yang terbatas.

Lebih lanjut, Tjeho menjelaskan bahwa komunikasi dan sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah sangatlah krusial dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan efektif. Kerja sama ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.

Ketua DPRD Sigi menekankan perlunya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Tjeho berharap agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sigi, didorong untuk segera menyusun dan memprioritaskan program-program yang paling mendesak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan yang berdampak besar bagi masyarakat.

Minhar Tjeho menambahkan bahwa DPRD Sigi telah memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Catatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya adanya skala prioritas agar pemerintah daerah dan DPRD Sigi dapat bekerja secara lebih optimal dalam menjalankan program pembangunan. Dengan skala prioritas yang jelas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sigi dapat berjalan lebih terarah dan efektif.

Sebelum kebijakan efisiensi ini diterapkan, masing-masing komisi di DPRD Sigi telah mengajukan usulan program kegiatan berdasarkan hasil reses anggota legislatif di daerah tersebut. Usulan-usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) perencanaan.

Komisi I, yang membidangi pemerintahan, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, telah mengajukan sebanyak 334 usulan program. Sementara itu, Komisi II yang membidangi keuangan dan ekonomi mengajukan 433 usulan, dan Komisi III yang membidangi pembangunan dan pekerjaan umum mengajukan 331 usulan.

Jumlah usulan yang signifikan dari masing-masing komisi menunjukkan tingginya kebutuhan pembangunan di Kabupaten Sigi. Dengan adanya kebijakan efisiensi, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menyeleksi dan memprioritaskan program-program yang paling mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.

DPRD Sigi berharap agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan usulan-usulan tersebut dengan cermat dan memprioritaskan program-program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Sigi tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sigi tetap berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.