Dukcapil DKI Jakarta Imbau Pendatang Siapkan Tempat Tinggal dan Pekerjaan

Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengimbau calon pendatang untuk memiliki jaminan tempat tinggal dan pekerjaan sebelum merantau ke Jakarta guna menjaga ketertiban dan kenyamanan kota.

Jakarta, 2 April 2025 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengeluarkan imbauan penting bagi para calon pendatang yang berencana merantau ke Ibu Kota. Kepala Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, menekankan pentingnya memiliki jaminan tempat tinggal dan pekerjaan sebelum datang ke Jakarta. Imbauan ini bertujuan untuk memastikan integrasi yang tertib dan terukur bagi pendatang baru, serta menjaga kenyamanan warga Jakarta yang telah ada.

Budi Awaludin menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak melarang kedatangan pendatang, namun menekankan pentingnya persiapan yang matang. "Pemda DKI tidak melarang pendatang dari luar untuk ke Jakarta, namun secara adil dan terukur tiap penduduk tetap terlayani sesuai aturan yang berlaku. Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan serta memiliki keahlian tetap," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya Pemda DKI untuk memastikan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh warganya. Dengan adanya jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, diharapkan para pendatang dapat beradaptasi dengan lebih mudah dan berkontribusi positif bagi perkembangan Jakarta.

Salah satu kebijakan baru yang akan diterapkan adalah aturan minimal 10 tahun menetap dan terdaftar sebagai warga Jakarta sebelum dapat mendaftar sebagai penerima bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan efisiensi anggaran. Budi Awaludin menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan program bantuan sosial dan memastikan keadilan bagi seluruh warga Jakarta.

Lebih lanjut, Budi Awaludin menjelaskan bahwa Dukcapil DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menjaga agar Jakarta tetap aman dan nyaman bagi seluruh penduduknya. "Tentunya, jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill yang baik, maka kontribusinya akan bermanfaat dalam mencapai Jakarta menuju kota Global dan mewujudkan Indonesia emas 2045," tambahnya.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dan Wakil Gubernur, Rano Karno, yang telah memastikan bahwa Jakarta terbuka bagi pendatang pasca-Lebaran 2025. Namun, mereka juga menegaskan pentingnya memiliki identitas kependudukan yang jelas.

Gubernur Pramono Anung Wibowo secara tegas menyatakan bahwa operasi yustisia yang merazia identitas pendatang tidak akan dilakukan. Namun, beliau menekankan pentingnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi setiap pendatang. "Dengan identitas yang jelas, mereka bisa mencari pekerjaan di Jakarta. Selain itu mereka juga bisa mengasah 'skill' dengan pelatihan jika memiliki identitas. 'Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta monggo, silakan. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau enggak punya identitas, enggak (bisa cari kerja)," tegas Pramono.

Dengan demikian, kepemilikan KTP tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai akses bagi pendatang untuk mendapatkan kesempatan kerja dan pelatihan di Jakarta. Hal ini menunjukkan komitmen Pemda DKI untuk mendukung integrasi pendatang yang terencana dan terarah.

Imbauan ini diharapkan dapat membantu calon pendatang untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang sebelum datang ke Jakarta. Dengan memiliki jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, serta identitas kependudukan yang jelas, para pendatang dapat berkontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua warganya, termasuk pendatang baru. Namun, persiapan yang matang dari calon pendatang juga sangat penting untuk keberhasilan integrasi dan kehidupan yang lebih baik di Jakarta.