Efisiensi Anggaran RI: Tak Ganggu Peran Aktif di BRICS
Pemerintah memastikan efisiensi anggaran tidak akan menghambat peran aktif Indonesia di BRICS, meskipun ada pengurangan anggaran di beberapa kementerian termasuk Kementerian Luar Negeri.
Jakarta, 6 Februari 2025 - Pemerintah Indonesia memastikan program efisiensi anggaran tidak akan menghambat partisipasi aktif negara dalam organisasi internasional, termasuk BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Philips Vermonte, memberikan klarifikasi ini menanggapi kekhawatiran efisiensi anggaran yang berdampak pada kinerja diplomasi Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Philips dalam diskusi bersama Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dirancang dengan cermat untuk tetap mendukung tugas-tugas kunci, termasuk partisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti BRICS.
Efisiensi Anggaran dan Diplomasi Indonesia
Philips menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberhasilan diplomasi Indonesia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi anggaran, menurutnya, dilakukan dengan tetap memprioritaskan agenda internasional penting. Partisipasi Indonesia dalam BRICS dan kegiatan diplomasi lainnya akan tetap berjalan sesuai rencana.
Lebih lanjut, Philips menekankan bahwa langkah efisiensi anggaran ini sejalan dengan tren global. Banyak negara, baik di Barat maupun Selatan, tengah berupaya memangkas birokrasi dan anggaran untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, turut menyesuaikan diri dengan tren ini.
Kewajiban Keanggotaan Organisasi Internasional
Sementara itu, Senior Fellow FPCI, Soemadi Brotodinigrat, mengingatkan pentingnya memahami kewajiban finansial Indonesia sebagai anggota organisasi internasional. "Jangan lupa, untuk setiap partisipasi kita dalam organisasi internasional, kita harus membayar biaya keanggotaan," tegas Soemadi.
Ia berharap pemerintah tidak mengorbankan keanggotaan di organisasi internasional yang bermanfaat bagi negara hanya demi efisiensi anggaran. Soemadi menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam forum internasional yang strategis.
Instruksi Presiden dan Pengurangan Anggaran
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang memerintahkan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan pelayanan publik.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 kemudian menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. Namun, pemerintah memastikan bahwa langkah ini tidak akan menghambat kinerja dan peran Indonesia di kancah internasional, termasuk dalam BRICS.
Kesimpulan
Meskipun ada program efisiensi anggaran, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap aktif dan berkontribusi dalam BRICS dan organisasi internasional lainnya. Efisiensi anggaran dilakukan secara terencana dan terukur, dengan tetap memprioritaskan agenda diplomasi dan kepentingan nasional. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penghematan anggaran dan keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam forum internasional yang strategis.