Era Prabowo: Karpet Merah untuk Wong Cilik, 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Guru!

Menteri PKP Maruarar Sirait tegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk prioritaskan rakyat kecil dengan program rumah subsidi, termasuk 20 ribu unit untuk guru di seluruh Indonesia.

Jakarta, 25 Maret 2024 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan kebijakan baru era Presiden Prabowo Subianto yang memberikan prioritas utama kepada rakyat kecil atau "wong cilik". Hal ini ditandai dengan peluncuran program rumah subsidi berskala besar, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam sebuah program serah terima kunci rumah subsidi untuk guru di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa lalu, Menteri Sirait menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. "Saya sudah diperintahkan untuk mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik. Kalau karpet merah selama ini hanya buat investor, tetapi di era Presiden Prabowo, Presiden Prabowo juga meminta karpet merah untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil dan wong cilik," ujarnya.

Program ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan guru. Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 483.416 guru masih belum memiliki rumah. Pemerintah menganggap hal ini sebagai sebuah permasalahan yang perlu diatasi dengan segera, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para pendidik.

Kementerian PKP, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, BP Tapera, dan BPS, telah meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi kepada tenaga guru di delapan lokasi di Indonesia, meliputi Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Tidak hanya guru, program ini juga mencakup berbagai profesi lain yang termasuk dalam kategori MBR. Kementerian PKP juga akan mengalokasikan 20.000 unit rumah untuk pekerja migran Indonesia, 10.000 unit untuk bidan, 15.000 unit untuk perawat, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat. Sasaran program ini sangat spesifik, berkat kolaborasi dengan BPS untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Menteri Sirait menekankan pentingnya kualitas rumah subsidi. Ia berharap agar pengembang perumahan dapat meningkatkan kualitas pembangunan, sehingga para penerima manfaat dapat menikmati rumah yang layak dan berkualitas. "Kita doakan ke depan pengembang-pengembang makin banyak Angga-Angga baru (nama pengembang Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, dengan kualitas platinum/rating tertinggi), sehingga kualitas-kualitas daripada rumah subsidi makin berkualitas, sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas," ucapnya.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan program rumah subsidi ini tepat sasaran. Dengan bantuan BPS, diharapkan rumah subsidi tidak lagi ditempati oleh mereka yang tidak berhak menerimanya. "Supaya rumah subsidi jangan lagi ada yang ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak, yang memiliki penghasilan yang sudah di atas masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir era baru tepat sasaran sudah dimulai dengan BPS yang sangat bekerja profesional," jelas Menteri Sirait.

Program ini tidak hanya memberikan solusi perumahan bagi MBR, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatnya kualitas rumah subsidi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya para guru dan pekerja sektor publik lainnya. Program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi dan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait, serta dukungan dari seluruh pihak. Semoga program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.