LIVE

Evaluasi Pagar Laut Bekasi: Pj Gubernur Jabar Minta Jangan Ganggu Warga

Pj Gubernur Jawa Barat meminta evaluasi pembangunan pagar laut di Bekasi agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, meskipun proyek tersebut secara legalitas sudah sesuai prosedur.

pagarlautbekasi
Pj Gubernur Jawa Barat meminta evaluasi pembangunan pagar laut di Bekasi agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, meskipun proyek tersebut secara legalitas sudah sesuai prosedur. (©© 2025 Antaranews)

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, meminta dilakukan evaluasi terhadap pembangunan pagar laut di Bekasi. Permintaan ini disampaikan pada Jumat lalu di Gedung Sate Bandung. Beliau menekankan pentingnya memastikan proyek tersebut tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan sekitar, meskipun secara legalitas sudah memenuhi syarat.

Meskipun proyek pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, telah mendapatkan izin, Pj Gubernur menyoroti satu izin yang belum rampung. Akibatnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terpaksa menyegel proyek tersebut. Penyegelan akan dicabut setelah semua izin lengkap. Prioritas utama tetap mencegah kerugian bagi masyarakat sekitar.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat menjelaskan bahwa proyek pagar bambu ini merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pal Jaya. Kerja sama antara Pemprov Jabar dan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) didasari Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 032/Kep.299-BPKAD/2023 dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor 45/PEM.04.04/BPKAD. Kepala DKP Jabar, Hermansyah, menegaskan perbedaan proyek ini dengan kasus pagar di Tangerang; lahan yang digunakan jelas bersertifikat milik PT TRPN dan PT MAN.

Kendati demikian, Hermansyah mengakui izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) belum keluar. Izin ini berada di bawah kewenangan KKP. Ruang lingkup kerja sama meliputi pemanfaatan aset Pemprov Jabar sebagai akses jalan PT TRPN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini termasuk penataan rumah dan warung warga yang terdampak, pembangunan kembali aset pemerintah yang terdampak, pengelolaan lingkungan mangrove, perencanaan penataan kawasan PPI Paljaya, dan kontribusi jangka panjang untuk penataan kawasan serta perbaikan fasilitas PPI Paljaya.

Beberapa poin kerja sama telah terlaksana, seperti pembangunan jalan akses sepanjang 600 meter dan lebar 10 meter, penataan sosial bagi warga terdampak, pembangunan 50 kios UMKM, penanaman mangrove seluas 1 hektar, pembuatan master plan kawasan PPI Paljaya, dan pembangunan sempadan alur. Pj Gubernur menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengembangan PPI Pal Jaya ini melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam proyek ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Evaluasi yang diminta Pj Gubernur diharapkan dapat memastikan hal tersebut terlaksana dengan baik.

Kesimpulannya, pembangunan pagar laut di Bekasi menjadi sorotan karena adanya izin yang belum rampung. Meskipun secara legalitas proyek ini berjalan sesuai prosedur, Pj Gubernur Jawa Barat meminta evaluasi untuk memastikan tidak ada kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan proyek pembangunan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Zaenal Abidin
Z
Reporter Zaenal Abidin
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Jabar Evaluasi Kerja Sama dengan TRPN Usai Pembongkaran Pagar Laut

Pemprov Jabar mengevaluasi kerja sama dengan PT TRPN setelah pembongkaran pagar laut ilegal di Bekasi, yang berada di luar area kerja sama, dan tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran administrasi.

Sumber Antara
Evaluasi Kawasan Puncak, Moratorium Pembangunan Menjadi Opsi Gubernur Jabar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mengevaluasi tata ruang kawasan Puncak dan mempertimbangkan moratorium pembangunan untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

#planetantara
DPR Awasi Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang

Komisi IV DPR RI berkomitmen mengawasi penyelesaian kasus pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, dan akan memanggil kementerian terkait untuk evaluasi.

DPR
DPR Awasi Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang

Komisi IV DPR RI berkomitmen mengawasi penyelesaian kasus pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, dan akan memanggil kementerian terkait untuk evaluasi.

DPR
Pagar Laut: Ancaman Ekologis dan Sosial-Ekonomi di Perairan Indonesia

Peneliti BRIN ungkap dampak serius pagar laut di Tangerang dan Bekasi, tak hanya merusak lingkungan tapi juga merugikan nelayan dan menimbulkan isu keadilan sosial.

konten ai
Gubernur Jabar Evaluasi Tempat Wisata Puncak Pasca Banjir Bandang, Ancam Cabut Izin

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mengevaluasi tempat wisata di Puncak, termasuk milik Jaswita, pasca banjir bandang yang melanda kawasan tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan pencabutan izin.

#planetantara
Jabar Tegur PT TRPN Soal Pelanggaran Pagar Laut Bekasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegur PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) karena membangun pagar laut ilegal di Bekasi, yang telah disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PelanggaranPagarLaut
Pagar Laut Tangerang Dibongkar Rabu: Sinergi KKP dan TNI Bantu Nelayan

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memastikan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten sepanjang 30,16 kilometer akan dilakukan pada Rabu (22/1) bersama TNI AL, setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dan evaluasi.

TNI
Pagar Laut Tangerang: MPR RI Akan Kajian Kasus Berdasar UUD 1945

Anggota Badan Pengkajian MPR RI mendesak kajian menyeluruh kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terkait penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

pagarlaut
Pemprov Jabar Tolak Tiga Kali Pengajuan PT TRPN Terkait Pagar Laut di Bekasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menolak tiga kali pengajuan izin pembangunan pagar laut oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) di Bekasi karena tidak sesuai aturan tata ruang dan tanpa izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemprov Jabar
Pemprov Jabar Evaluasi Tata Ruang Cegah Banjir Parah: Audit Pengembang Perumahan Bebas Banjir Digencarkan

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menginisiasi evaluasi tata ruang dan audit pengembang perumahan untuk mencegah banjir yang semakin parah di Jawa Barat, serta menekankan solusi jangka panjang yang melampaui bantuan sembako.

#planetantara
Pembongkaran Pagar Laut Paljaya Bekasi Dilanjutkan Setelah Penghentian Sementara

Pembongkaran pagar laut di Paljaya, Bekasi, dilanjutkan setelah sempat dihentikan sehari karena pemeriksaan terhadap pengawas dan mandor proyek oleh Polda Metro Jaya terkait izin pemanfaatan ruang laut.

konten ai
Pengamat Minta Penegakan Hukum Kasus Pagar Laut Berbasis Fakta, Bukan Asumsi

Pengamat hukum Pieter Zulkifli meminta penegakan hukum kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan fakta dan data, bukan asumsi atau tekanan politik, serta mengingatkan pentingnya regulasi yang jelas terkait legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan.

Sumber Antara