Fakta Unik Aplikasi Lampung In: Gubernur Sebut Jadi Senjata Ampuh Awasi Korupsi di Daerah

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan Aplikasi Lampung In menjadi instrumen vital dalam pengawasan dan pencegahan korupsi, selaras dengan program KPK. Bagaimana platform ini bekerja?

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa aplikasi Lampung In berperan penting. Aplikasi ini menjadi instrumen pengawasan serta pencegahan korupsi di daerah. Pernyataan ini disampaikan di Bandarlampung pada Sabtu, 26 Juli.

Layanan publik digital ini diklaim selaras dengan area monitoring center for prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Digitalisasi dinilai efektif mengurangi potensi penyimpangan. Ini merupakan langkah strategis pemerintah provinsi dalam menciptakan ekosistem birokrasi yang profesional.

Aplikasi Lampung In hadir sebagai platform terpadu. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara cepat dan transparan. Ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

Salah satu instrumen utama dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi adalah digitalisasi layanan publik. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan Aplikasi Lampung In sebagai bagian dari strategi ini. Platform digital terpadu ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Aplikasi Lampung In mencakup beragam layanan. Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga informasi pengaduan publik. Selain itu, layanan kesehatan, pendidikan, dan laporan kinerja pemerintah daerah juga tersedia di dalamnya. Ini semua dirancang untuk meminimalkan celah interaksi yang rawan penyimpangan.

Fungsi Aplikasi Lampung In juga selaras dengan area Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Aplikasi ini berperan dalam penguatan pelayanan publik. Transparansi belanja daerah serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan turut ditingkatkan melalui platform ini.

Pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. Hal ini menuntut pola pikir kolaboratif dari seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam hal ini.

Provinsi Lampung mencatatkan skor 87,48 dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas KPK hingga tahun 2024. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, sistem integritas di daerah tersebut juga semakin menguat.

Program MCP KPK meliputi delapan area strategis sebagai titik intervensi. Area-area tersebut adalah:

• Perencanaan dan penyusunan APBD
• Pengadaan barang dan jasa
• Pelayanan publik
• Manajemen ASN
• Pengelolaan aset daerah (BMD)
• Optimalisasi pendapatan daerah
• Penguatan APIP
• Manajemen risiko korupsi

Meskipun mencatatkan skor tinggi, tantangan ke depan justru lebih besar. Seluruh jajaran diharapkan tidak terlena dengan capaian tersebut. Masih banyak ruang untuk ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengajak semua pihak untuk menjadikan Lampung sebagai contoh. Provinsi ini diharapkan mampu menyeimbangkan inovasi teknologi, reformasi birokrasi, dan integritas dalam pelayanan publik. Lampung diimpikan menjadi role model provinsi yang menginspirasi, berani, bersih, dan bertanggung jawab.