Fakta Unik: DPRD Kalsel Tercepat Se-Indonesia Selesaikan Pembahasan RAPBD-P 2025, Jadi Contoh Daerah Lain
DPRD Kalsel mencetak rekor sebagai lembaga legislatif tercepat se-Indonesia dalam membahas RAPBD-P 2025. Apa rahasia di balik kecepatan ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menorehkan prestasi membanggakan. Lembaga legislatif ini menerima apresiasi khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena menjadi yang tercepat se-Indonesia dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Kemendagri saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel melakukan konsultasi. Pertemuan ini berlangsung dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang membahas RAPBD-P 2025 di Jakarta. Kecepatan ini menunjukkan komitmen kuat dari legislatif dan eksekutif daerah.
Wakil Ketua Banggar DPRD Provinsi Kalsel, H Kartoyo, menegaskan bahwa percepatan pembahasan anggaran memenuhi target waktu yang ditetapkan. Hal ini juga mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan perencanaan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat secara cepat dan tepat.
Apresiasi Kemendagri atas Kinerja Cepat DPRD Kalsel
Kasubdit Perencanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Roy John Erasmus, secara langsung menyampaikan apresiasinya. Beliau memuji kinerja DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel yang dinilai sangat progresif. Banggar DPRD Kalsel telah menunjukkan langkah positif dengan bergerak cepat pasca pelantikan kepala daerah dan legislatif.
Roy John Erasmus menyebutkan, setelah pelantikan kepala daerah dan legislatif, pembahasan perubahan APBD 2025 sudah langsung berjalan sesuai jadwal. Bahkan, Kalsel menjadi provinsi yang paling pertama di seluruh Indonesia dalam menyelesaikan proses ini. Langkah cepat ini menunjukkan komitmen kuat dari DPRD Kalsel.
Komitmen tersebut bertujuan untuk mendukung ketertiban perencanaan keuangan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional. Keberhasilan Kalsel ini diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain. Tujuannya adalah mempercepat proses perencanaan anggaran demi pembangunan yang lebih efektif.
Komitmen Anggaran Berpihak Rakyat dan Tantangan Fiskal
DPRD Kalsel juga menunjukkan komitmen kuat dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk tahun 2026. Kartoyo menyatakan bahwa DPRD Kalsel menginginkan setiap program yang dianggarkan memiliki dampak nyata. Program tersebut harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat secara signifikan.
Beliau menekankan, jika suatu program tidak realistis atau tidak memberikan dampak, lebih baik tidak dianggarkan. Kegiatan FGD yang dilaksanakan merupakan bentuk komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, khususnya dalam proses perencanaan anggaran daerah.
Penyusunan KUA PPAS 2026 harus dijalankan secara harmonis dan penuh kehati-hatian. Hal ini sangat penting mengingat dinamika fiskal yang fluktuatif serta tantangan tahun 2026 yang diprediksi masih diwarnai ketidakpastian global. Selain itu, kebutuhan infrastruktur dasar yang tinggi dan ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap layanan publik juga menjadi pertimbangan utama.
Kartoyo menegaskan bahwa minimal 80 persen dari target yang ditetapkan harus tercapai. Jika tidak sesuai, anggaran tersebut sebaiknya tidak dialokasikan. DPRD Kalsel menginginkan setiap anggaran benar-benar memberikan dampak positif dan signifikan kepada masyarakat luas.
Menjadi Contoh Nasional dan Harapan Masa Depan
Keberhasilan DPRD Kalsel dalam mempercepat pembahasan RAPBD-P diharapkan menjadi model bagi provinsi lain. Roy John Erasmus berharap, langkah cepat ini dapat diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini penting untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Adanya FGD diharapkan dapat menjadi ruang diskusi yang produktif bagi seluruh pihak. Forum ini bertujuan menyelaraskan target makro fiskal daerah dengan program sektor prioritas. Diskusi ini penting untuk melahirkan rumusan terbaik yang sejalan dengan kebijakan nasional.
Rumusan tersebut juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD daerah. Semua upaya ini demi pembangunan Kalsel yang lebih berkualitas dan bermanfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Soliditas antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama.