Fakta Unik: Pengelolaan APBD Jabar Ideal Meski Pendapatan di Peringkat 12 Nasional

Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja pengelolaan APBD Jabar yang ideal, meskipun realisasi pendapatannya hanya menempati peringkat ke-12 secara nasional. Penasaran bagaimana strategi Pemprov Jabar?

Provinsi Jawa Barat berhasil menunjukkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai ideal. Hal ini terjadi meskipun realisasi pendapatan daerahnya hingga 10 Agustus 2025 menempati peringkat ke-12 dari 38 provinsi di Indonesia.

Penilaian positif ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengapresiasi capaian Jabar dalam penyerapan anggaran. Jawa Barat bahkan menduduki peringkat pertama dalam realisasi belanja daerah secara nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tantangan pendapatan tetap ada, Pemprov Jabar mampu mengoptimalkan belanja untuk menggerakkan perekonomian. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, juga menegaskan komitmen untuk terus memacu penyerapan anggaran.

Data terbaru dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pendapatan Jawa Barat hingga 10 Agustus 2025 mencapai 54,67 persen dari target sekitar Rp31 triliun. Angka ini menempatkan Jabar di peringkat ke-12 secara nasional.

Posisi ini berada di bawah beberapa provinsi lain seperti Maluku Utara dengan 72,41 persen, DIY dengan 65,41 persen, serta Jakarta yang berada di posisi 11 dengan 55,38 persen. Meskipun demikian, angka ini tetap menunjukkan lebih dari separuh target pendapatan telah tercapai.

Namun, dalam hal realisasi serapan anggaran atau belanja daerah, Jawa Barat menunjukkan performa yang sangat impresif. Provinsi ini menempati peringkat pertama dari 38 provinsi dengan 52,08 persen anggaran telah terserap hingga 10 Agustus 2025.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai provinsi yang telah melewati angka di atas 50 persen dari sisi belanja dan pendapatan pada periode ini menunjukkan kinerja pengelolaan APBD yang baik. Menurutnya, Jawa Barat termasuk dalam kategori tersebut.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa pendapatan yang tinggi menandakan daerah memiliki kecukupan fiskal untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Sementara itu, belanja yang tinggi menunjukkan adanya pergerakan ekonomi karena uang beredar di masyarakat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengonfirmasi bahwa realisasi belanja yang tinggi ini merupakan hasil dari percepatan belanja yang telah dilakukan. Per akhir Juli 2025 lalu, realisasi belanja daerah Jabar tercatat sebesar 45,65 persen, yang kemudian dipacu secara signifikan.

Meskipun angka realisasi tersebut sudah sesuai rencana, Pemprov Jabar tetap mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memacu belanja secara lebih optimal. Pihaknya menargetkan realisasi belanja dapat segera menembus angka 60 persen. Koordinasi intensif dengan OPD, termasuk percepatan lelang dan adaptasi terhadap sistem e-Katalog versi terbaru, terus dilakukan untuk mencapai target tersebut.