Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter Rangga Pandu Asmara Jingga
Gaji Honorer Lombok Timur Tertunda: Menunggu Regulasi Pusat

Pembayaran gaji tenaga honorer di Lombok Timur tertunda selama dua bulan karena menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait pembayaran gaji non-ASN.

#planetantara
Pemkab Penajam Cari Solusi untuk Honorer yang Dirumahkan Akibat UU ASN

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya mencari solusi terbaik untuk tenaga honorer yang dirumahkan pasca berlakunya UU ASN 20/2023, terutama di sektor pendidikan yang kekurangan guru.

konten ai
Pemkab Penajam Paser Utara Buka Peluang Honorer Jadi PJLP

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menawarkan solusi bagi tenaga honorer yang terdampak UU ASN 2023 dengan mengakomodasi mereka dalam program Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) melalui e-katalog.

konten ai
Pemkab Penajam Paser Utara Buka Peluang Honorer Jadi PJLP

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menawarkan solusi bagi tenaga honorer yang terdampak UU ASN 2023 dengan mengakomodasi mereka dalam program Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) melalui e-katalog.

konten ai
Pemprov Babel Stop Kontrak 150 Honorer: Aturan Baru Jadi Kendala

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghentikan kontrak 150 pegawai honorer karena tak lolos CPNS 2024 dan tak terdaftar di BKN, membuka peluang solusi lewat tenaga alih daya.

Sumber Antara
Pemkot Bandung Pastikan Tak Ada Pemangkasan Tenaga Honorer

Pemerintah Kota Bandung memastikan tidak akan mengurangi jumlah tenaga honorer meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, karena peran mereka yang krusial di berbagai sektor.

#planetantara
Efisiensi APBD Papua Barat 2025: Tak Sentuh Honor Tenaga Honorer

Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan kebijakan efisiensi APBD 2025 senilai Rp200,32 miliar tidak akan mengurangi jumlah atau memberhentikan tenaga honorer, meskipun ada pengurangan belanja honorarium.

konten ai
Gubernur Bengkulu Bahas Nasib Honorer dengan BKN: Perjuangan Menuju Kepastian Status

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, bertemu Kepala BKN RI untuk membahas nasib honorer dan mencari solusi perlindungan bagi tenaga honorer di Bengkulu yang telah mengabdi lama.

#planetantara
Pemprov Jatim Komitmen Taati Aturan Penataan PPPK dan Non-ASN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh pada UU ASN 2023, menata PPPK dan non-ASN sesuai aturan KemenPANRB, dan memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di 2025.

Sumber Antara
HST Kekurangan 4.750 ASN: Dampak dan Solusi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kekurangan 4.750 ASN dan merumahkan tenaga honorer, memicu keresahan dan tuntutan solusi dari DPRD dan tenaga honorer yang terdampak.

Sumber Antara
Bupati Jembrana I Nengah Tamba Pamit, Pesan Integritas dan Harapan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, menyampaikan pesan perpisahan dan harapannya untuk pembangunan berkelanjutan di Jembrana, Bali, setelah 3,5 tahun memimpin.

#planetantara
Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD setempat berupaya mencari solusi bagi 3.852 tenaga honorer yang gagal lolos PPPK 2024, termasuk kemungkinan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk penambahan formasi atau skema alternatif.

Sumber Antara
Pemberhentian Honorer Natuna: Bukan Efisiensi Anggaran, Tapi Penataan Non-ASN

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna menegaskan pemberhentian tenaga honorer bukan karena efisiensi anggaran, melainkan bagian dari penataan tenaga non-ASN sesuai aturan yang berlaku.

konten ai