Gibran dan Hamidi Jajaki Penguatan Kerja Sama Perbatasan RI-Malaysia

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas peningkatan kerja sama pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara, termasuk penanganan terorisme dan penyelundupan.

Jakarta, 21 April 2024 (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan untuk memperkuat kerja sama strategis, terutama dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Budi Gunawan seusai pertemuan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. "Di bidang politik dan keamanan, akan ada rapat-rapat teknis lanjutan, khususnya pembahasan penguatan kerja sama di bidang perbatasan dalam hal penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, serta narkotika," jelas Budi Gunawan.

Penguatan kerja sama politik dan keamanan menjadi fokus utama hubungan kedua negara ke depan. Isu-isu krusial lainnya seperti illegal fishing dan perlindungan nelayan juga menjadi perhatian bersama. Kedua negara sepakat untuk segera merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah tindak lanjut penyelesaian batas teritorial laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka, yang telah ditandatangani pada tahun 2023. "Ini akan dibahas secara teknis untuk implementasinya di lapangan," ungkap Budi Gunawan. Proses demarkasi batas darat, khususnya di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, juga akan dilanjutkan. Kesepakatan mengenai segmen ini telah tercapai pada Februari 2025 dan kini memasuki tahap teknis pelaksanaan.

Kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional seperti terorisme, penyelundupan manusia dan narkoba, serta illegal fishing menjadi prioritas utama. Kedua negara menyadari pentingnya kerja sama yang efektif untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan.

Pentingnya perlindungan nelayan juga menjadi sorotan. Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk melindungi nelayan masing-masing negara dari ancaman dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan laut.

Implementasi kesepakatan mengenai batas teritorial laut dan darat akan diawasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya.

Budi Gunawan menegaskan bahwa seluruh pembahasan akan diformalkan dalam mekanisme bilateral teknis di tingkat pelaksanaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua kesepakatan dapat diimplementasikan secara efektif dan bermanfaat bagi kedua negara. "Tentu, semuanya akan ada tindak lanjutnya yang akan dibahas pada mekanisme perjanjian bilateral nanti di tingkat pelaksanaan," tegasnya.

Mekanisme ini akan melibatkan berbagai instansi terkait dari kedua negara untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi yang optimal. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kesepakatan juga akan menjadi hal yang penting.

Dengan adanya mekanisme bilateral ini, diharapkan kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang pengelolaan wilayah perbatasan akan semakin kuat dan efektif dalam mengatasi berbagai tantangan bersama.

Langkah-langkah konkret akan segera dijalankan untuk memastikan implementasi kesepakatan yang telah dicapai. Kedua negara berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral demi kepentingan bersama.

Kerja sama yang erat antara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan sangat penting untuk menjaga stabilitas regional dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Semoga kerja sama ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua negara.