Gorontalo Utara Tetapkan Status Darurat Bencana Banjir dan Longsor

Pemkab Gorontalo Utara menetapkan status darurat bencana selama satu bulan setelah banjir dan tanah longsor melanda beberapa kecamatan, membutuhkan bantuan anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur.

Banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, telah memaksa pemerintah setempat untuk menetapkan status darurat bencana. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan Februari 2025 dan telah mengakibatkan kerusakan signifikan di beberapa kecamatan.

Kecamatan Tomilito, Gentuma, Kwandang, dan Monano menjadi wilayah yang paling terdampak oleh bencana ini. Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, menjelaskan bahwa keputusan penetapan status darurat bencana diambil setelah melihat dampak yang cukup parah. Banjir dengan ketinggian hingga dua meter menerjang beberapa desa di Kecamatan Tomilito, seperti Desa Milango, Leyao, dan Bubode. Sungai yang meluap akibat curah hujan tinggi dan tanggul yang jebol menjadi penyebab utama bencana ini. Bahkan, sejak awal tahun 2025, beberapa desa di Kecamatan Tomilito telah dilanda banjir sebanyak lima kali.

Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di beberapa wilayah, terutama di daerah barat Gorontalo Utara. Kecamatan Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, dan Tolinggula menjadi titik rawan longsor yang perlu mendapat perhatian serius.

Pemkab Gorontalo Utara telah menetapkan status darurat bencana selama satu bulan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses terhadap bantuan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai (DAS) dan penanganan longsor. Pemkab Gorontalo Utara telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan bantuan dari Balai Sungai dan Balai Jalan.

Sayangnya, anggaran yang dimiliki Pemkab Gorontalo Utara sangat terbatas. Hanya tersedia Rp2 miliar untuk tanggap darurat, dengan Rp1 miliar dialokasikan untuk penyediaan makanan siap saji dan Rp1 miliar lainnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana masih sangat kurang.

"Kita memerlukan bantuan anggaran pascabencana, seperti di Kecamatan Tomilito dan Gentuma untuk perbaikan tanggul jebol daerah aliran sungai," ungkap Suleman Lakoro. Ia menambahkan bahwa uluran bantuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi DAS sangat dibutuhkan untuk memulihkan infrastruktur yang rusak dan mencegah bencana serupa terjadi di masa mendatang. Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dapat mengabulkan permohonan ini.

Status darurat bencana ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya pemulihan pascabencana di Gorontalo Utara. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lancar. Selain itu, langkah-langkah pencegahan bencana di masa mendatang juga perlu dipertimbangkan, seperti pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana dan pengelolaan DAS yang lebih baik.

Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, terutama di daerah-daerah yang rawan banjir dan tanah longsor. Semoga bantuan segera datang dan masyarakat terdampak dapat segera pulih dari musibah ini.