Gubernur Bali Tindak Tegas Wisatawan Nakal Mulai Pekan Depan

Gubernur Bali, Wayan Koster, akan menindak tegas wisatawan yang tidak tertib dan melanggar aturan di Bali mulai pekan depan dengan sanksi tegas, termasuk deportasi bagi wisatawan asing.

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengumumkan tindakan tegas terhadap wisatawan yang tidak tertib di Bali mulai pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons atas perilaku wisatawan yang merusak citra Pulau Dewata. Tindakan tegas ini akan mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga tindakan melawan petugas kepolisian.

Keputusan ini diambil karena kekhawatiran bahwa perilaku wisatawan yang tidak tertib akan berdampak negatif pada pariwisata Bali. Gubernur Koster menyatakan bahwa jika dibiarkan, perilaku tersebut akan membuat wisatawan yang baik enggan berkunjung, dan Bali hanya akan dikunjungi oleh wisatawan yang 'murahan' dan nakal. Oleh karena itu, penerapan aturan yang tegas dianggap perlu untuk menjaga kualitas pariwisata Bali.

Meskipun peraturan daerah (Perda) untuk melindungi Bali dan masyarakatnya masih dalam proses, Gubernur Koster akan memulai dengan surat edaran sebagai langkah sementara. Surat edaran ini akan menjadi landasan hukum untuk menindak wisatawan yang melanggar aturan. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Bali untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang tertib dan berkualitas.

Gubernur Koster menegaskan bahwa tindakan terhadap wisatawan yang tidak tertib akan dilakukan dengan tegas dan keras. Tidak hanya berupa sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana, bahkan deportasi bagi wisatawan mancanegara yang melanggar hukum. Hal ini dilakukan untuk melindungi ekosistem pariwisata Bali yang telah dibangun.

Lebih lanjut, Gubernur Koster juga meminta Komisi Informasi Bali dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang tindakan tegas ini ke negara-negara asal wisatawan. Tujuannya agar calon wisatawan memahami aturan dan tidak melakukan pelanggaran selama berada di Bali.

Gubernur Koster menyatakan kesiapannya menghadapi potensi kontroversi atas kebijakan ini. Ia menekankan bahwa kebijakan ini diambil untuk kebaikan Bali jangka panjang, dan ia tidak gentar menghadapi kritik. Ia juga menegaskan bahwa semua konsep tindakan tegas ini telah disiapkan dengan matang.

Selain menindak wisatawan yang tidak tertib, Gubernur Koster juga akan menegakkan aturan terkait vila tanpa izin dan kendaraan yang mengangkut wisatawan dengan pelat nomor dan identitas pengemudi dari luar Bali. Menurutnya, hal ini penting untuk melindungi pelaku usaha dan pekerja lokal Bali.

Penggunaan kendaraan dengan pelat nomor Bali (DK) dan pengemudi dengan KTP Bali diwajibkan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan pekerja lokal yang telah bersaing dalam industri pariwisata Bali. Gubernur Koster menyadari bahwa persaingan di sektor ini semakin ketat, dan kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih adil bagi masyarakat Bali.

Dengan peraturan ini, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan perlindungan terhadap masyarakat lokal. Pemprov Bali berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Penerapan aturan yang tegas ini diharapkan dapat memperbaiki citra pariwisata Bali dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Bali untuk membangun pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.