Gubernur Banten Terpilih Tolak Anggaran Miliaran Rupiah untuk Pakaian Dinas dan Tempat Tidur

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih, Andra Soni-Dimyati Natakusumah, menolak anggaran miliaran rupiah untuk pakaian dinas dan tempat tidur, mengingat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih, Andra Soni-Dimyati Natakusumah, membuat keputusan mengejutkan dengan menolak anggaran yang telah dialokasikan untuk pakaian dinas dan tempat tidur mereka. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Andra pada Selasa di Serang. Keputusan ini diambil di tengah rencana pengadaan pakaian dinas senilai Rp1.015.000.000 dan tempat tidur senilai Rp426.840.000, sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten.

Andra menjelaskan bahwa ia dan wakilnya akan mengenakan pakaian yang sudah ada untuk pelantikan dan tidak akan menggunakan anggaran untuk furnitur rumah dinas. Ia menekankan komitmennya untuk menggunakan fasilitas yang sudah tersedia di rumah dinas. Lebih lanjut, Andra berencana menginstruksikan dinas terkait untuk mengevaluasi seluruh anggaran yang telah ditetapkan untuk keperluan gubernur sebelum pelantikan. Keputusan ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hal senada disampaikan oleh Pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti. Ia menjelaskan bahwa rencana pengadaan yang tercantum di RUP dan DPA belum tentu direalisasikan mengingat kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Rina menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tidak akan membebani anggaran untuk pengadaan pakaian, meubel, dan peralatan lainnya. Meskipun Pemprov Banten telah merencanakan anggaran sesuai norma aturan penyiapan sarana prasarana kepala daerah, arahan langsung dari Gubernur Andra untuk menanggung biaya sendiri telah membuat rencana tersebut batal.

Penolakan anggaran ini menunjukkan komitmen Andra Soni-Dimyati terhadap transparansi dan penghematan anggaran daerah. Anggaran yang semula dialokasikan untuk pakaian dinas dan tempat tidur dapat dialihkan untuk program-program prioritas yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Banten. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap keuangan negara. Sikap ini juga menunjukkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Dengan menolak fasilitas mewah, Andra Soni-Dimyati memberikan contoh kepemimpinan yang sederhana dan merakyat. Hal ini diharapkan dapat menginspirasi pejabat publik lainnya untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran negara dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih ini menunjukkan komitmen nyata terhadap efisiensi dan transparansi anggaran. Keputusan ini patut menjadi contoh bagi pemimpin daerah lain di Indonesia untuk lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat daripada pengeluaran yang bersifat konsumtif.

Dengan dialihkannya anggaran tersebut, diharapkan akan ada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. Langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ke depan, diharapkan lebih banyak pemimpin daerah yang berani mengambil langkah serupa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sikap Andra Soni-Dimyati ini memberikan angin segar bagi upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Dengan begitu, anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat.