Gubernur NTB Tegaskan: Urusan Jabatan di Pemprov NTB Harus Sesuai Sistem, Bukan Melalui Calo!

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dengan tegas membantah isu jual beli jabatan dan menegaskan bahwa semua urusan pemerintahan harus melalui jalur resmi, bukan calo.

Mataram, 3 Maret 2024 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, secara tegas menyatakan bahwa seluruh urusan pemerintahan, termasuk mutasi dan promosi jabatan, harus dikelola oleh aparatur sipil negara (ASN) yang berwenang dan berada di dalam sistem birokrasi. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu yang beredar mengenai praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang melibatkan oknum calo.

Isu tersebut menyebutkan adanya oknum yang mengaku dapat memuluskan proses kenaikan jabatan di Pemprov NTB dengan mengatasnamakan Gubernur. Oknum tersebut bahkan menggunakan foto bersama Gubernur untuk meyakinkan para calon korbannya. "Di mana-mana setelah berakhirnya pemilihan kepala daerah muncul calo jabatan. Pasti itu sudah," ungkap Gubernur Iqbal di Kantor Gubernur NTB, Mataram.

Gubernur Iqbal menekankan bahwa dirinya tidak pernah memberikan wewenang kepada siapa pun, termasuk keluarga, kolega, atau bahkan timnya sendiri, untuk berbicara atau bertindak atas namanya dalam hal apapun, termasuk dalam urusan proyek di Pemprov NTB. "Tidak tim, tidak keluarga, teman tidur saya, isteri saja tidak saya otorisasi, apalagi orang yang nggak tidur sama saya," tegasnya.

Menanggapi isu tersebut, Gubernur Iqbal memberikan bantahan keras. Ia menegaskan bahwa semua proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov NTB harus melalui jalur resmi dan sesuai dengan sistem yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi pihak-pihak di luar sistem untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan.

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa hanya ASN yang digaji dan bertanggung jawab untuk mengurus pemerintahan. Oleh karena itu, ia meminta agar semua proses berjalan sesuai aturan yang ada dan tidak melibatkan pihak-pihak yang tidak berwenang. "Yang digaji untuk mengurus pemerintahan ini hanya orang yang di dalam, jadi biarkan yang di dalam ngurusin," tegasnya kembali.

Gubernur Iqbal juga menyampaikan bahwa dirinya telah mengancam akan mempidanakan oknum-oknum yang terbukti melakukan praktik tersebut. Ancaman ini disampaikan saat beliau mengikuti kegiatan retret di Magelang.

Pemprov NTB perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait mutasi dan promosi jabatan. Hal ini penting untuk mencegah praktik jual beli jabatan dan memastikan proses tersebut berjalan adil dan merata. Sistem rekrutmen dan promosi yang transparan dan akuntabel akan memberikan rasa keadilan dan mengurangi kesempatan bagi oknum-oknum untuk melakukan praktik tersebut.

Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk dari internal Pemprov NTB, lembaga antirasuah, dan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan akuntabilitas dari para pejabat.

Penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh oknum-oknum yang mengaku dapat memuluskan proses kenaikan jabatan. Masyarakat harus memahami bahwa semua proses pemerintahan harus melalui jalur resmi dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pernyataan tegas Gubernur NTB ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik-praktik yang merugikan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi kunci utama untuk mencegah praktik jual beli jabatan dan memastikan proses pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai aturan.