Hanya Dua Dapur SPPG di Papua, Tantangan Distribusi MBG Jadi Sorotan

Penjabat Gubernur Papua soroti kendala distribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) akibat keterbatasan dapur SPPG, hanya dua dapur yang tersedia di Keerom dan Jayapura, dengan tantangan geografis Papua yang perlu diatasi.

Jayapura, 16 Februari 2024 - Baru dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Papua, menjadi sorotan utama dalam upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menjalankan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengungkapkan bahwa dapur SPPG tersebut berada di Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura. Kesiapan operasional kedua dapur ini menjadi kunci keberhasilan program MBG yang menargetkan delapan kabupaten dan kota di Papua.

Meskipun dapur SPPG di Kabupaten Keerom telah mencapai 90 persen kesiapan fisik, Penjabat Gubernur menyoroti tantangan logistik yang signifikan. Kondisi geografis Papua yang unik, dengan jarak antar sekolah yang cukup jauh, menjadi kendala utama dalam pendistribusian makanan bergizi. "Kondisi geografis Papua yang cukup menantang," kata Ramses Limbong dalam keterangannya di Jayapura, Minggu lalu. Hal ini memerlukan perencanaan distribusi yang matang dan efisien untuk memastikan makanan sampai ke sekolah tepat waktu dan dalam kondisi baik.

Gubernur menekankan pentingnya menghitung estimasi waktu distribusi makanan dengan cermat. "Jika makan siang ditetapkan pukul 09.00, 10.00, atau 11.00, maka rute distribusi harus dihitung agar tidak terjadi keterlambatan," jelasnya. Keterlambatan distribusi berisiko menurunkan kualitas makanan dan berdampak pada tujuan utama program MBG yaitu memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah.

Pemprov Papua menyadari kompleksitas masalah ini. Jarak yang jauh antar sekolah di Kota Jayapura pun menjadi pertimbangan serius. "Begitu juga di Kota Jayapura, memiliki jarak sekolahnya cukup jauh sehingga harus ada solusi bersama agar Program MBG dapat sukses dilaksanakan," tambah Ramses Limbong. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi distribusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi hambatan geografis ini.

Pemprov Papua berperan sebagai fasilitator dalam program ini. Penentuan lokasi dapur SPPG menjadi krusial untuk memastikan efisiensi distribusi. "Untuk itu penentuan lokasi dapur harus relevan dan jangan sampai dapurnya terlalu jauh dari sekolah, karena kami ingin memastikan makanan tidak basi atau mengalami kendala distribusi,” ujar Ramses Limbong. Pemilihan lokasi yang strategis akan meminimalisir risiko pembusukan makanan dan memastikan anak-anak menerima makanan bergizi yang layak.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar pihak terkait. "Pihaknya selaku Pemerintah Provinsi Papua hanya memfasilitasi dan nanti siapa yang paling siap yang akan berperan dalam eksekusi program ini," katanya. Kerja sama yang erat antara Pemprov Papua, pihak sekolah, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk memastikan keberhasilan program MBG.

Keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada solusi yang terintegrasi. Tantangan distribusi makanan di Papua menuntut pendekatan yang komprehensif, melibatkan perencanaan yang cermat, pemilihan lokasi dapur yang strategis, serta kolaborasi yang efektif antar berbagai pihak. Pemprov Papua diharapkan dapat terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi kendala ini dan memastikan program MBG berjalan lancar dan mencapai tujuannya.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi tantangan signifikan terkait distribusi makanan, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis. Hanya dua dapur SPPG yang beroperasi saat ini, di Keerom dan Jayapura, menuntut strategi distribusi yang efektif dan efisien. Kolaborasi antara Pemprov Papua, sekolah, dan pihak terkait sangat penting untuk mengatasi kendala ini dan memastikan keberhasilan program MBG dalam memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di seluruh Papua.