Harga Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Tetap Tak Naik, Begini Mekanismenya

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM memastikan harga jual batu bara untuk DMO pembangkit listrik PLN tetap, meski tengah dikaji mekanisme baru untuk menciptakan keadilan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, memastikan harga jual batu bara untuk memenuhi kewajiban pasar domestik (DMO) pembangkit listrik PLN tidak akan naik. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh beliau pada Jumat lalu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. "Kalau naik sih rasanya nggak," tegas Tri Winarno.

Meskipun demikian, Kementerian ESDM menyadari perlunya peninjauan mekanisme DMO untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Saat ini, mekanisme tersebut masih dalam tahap kajian intensif. "Kami berupaya menciptakan keadilan untuk DMO, tapi mekanismenya lagi dikaji," tambahnya.

Sebelumnya, Tri Winarno menjelaskan bahwa perubahan harga DMO akan berdampak pada besaran subsidi dan aspek lainnya. Oleh karena itu, penyesuaian mekanisme DMO batu bara untuk kelistrikan dinilai sebagai langkah yang paling memungkinkan. Ia mengakui bahwa permintaan kenaikan harga DMO dari pengusaha tambang batu bara adalah hal yang wajar, mengingat setiap penjual tentu ingin mendapatkan harga jual setinggi mungkin.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga menyampaikan bahwa perusahaan batu bara sebenarnya bersedia memasok batu bara ke PT PLN (Persero). Namun, kendalanya terletak pada harga DMO batu bara yang berada di bawah harga pasar. Inilah yang mendorong perlunya solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong implementasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara. MIP ini akan berfungsi sebagai kompensasi bagi produsen batu bara yang memenuhi kewajiban DMO. Skema ini juga akan mendukung pembiayaan dalam negeri untuk proyek hilirisasi industri batu bara.

Tiga bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, telah ditunjuk sebagai pengelola dana kompensasi batu bara (DKB). Perusahaan yang mengekspor batu bara akan membayar iuran ekspor kepada bank-bank tersebut. Dana yang terkumpul kemudian akan digunakan sebagai kompensasi bagi produsen yang menjual batu bara di dalam negeri untuk DMO.

Setelah dikurangi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya operasional, imbal jasa (fee), dan dana cadangan, dana kompensasi akan didistribusikan. Dengan mekanisme ini, produsen yang menjual batu bara ke dalam negeri tetap mendapatkan kompensasi atas selisih harga. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan harga batu bara, baik untuk penyediaan tenaga listrik maupun kebutuhan industri dalam negeri, dengan harga batu bara di pasar internasional.

Mekanisme ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perbedaan harga DMO dan harga pasar, memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tetap terjaga, dan mendorong investasi di sektor hilirisasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini guna memastikan keberlanjutannya.

Kesimpulannya, meskipun terdapat tekanan dari pengusaha tambang untuk menaikkan harga DMO batu bara, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga batu bara untuk pembangkit listrik. Mekanisme kompensasi melalui MIP dan pengelolaan DKB oleh Himbara diharapkan dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan antara kebutuhan domestik dan pasar internasional. Kajian lebih lanjut terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan ini.