LIVE

Hendry Lie Didakwa Terima Rp1,06 Triliun dalam Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie didakwa menerima Rp1,06 triliun dari korupsi pengelolaan timah PT Timah periode 2015-2022, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

konten ai
Pengusaha Hendry Lie didakwa menerima Rp1,06 triliun dari korupsi pengelolaan timah PT Timah periode 2015-2022, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. (©© 2025 Antaranews)

Pengusaha Hendry Lie menjadi sorotan setelah didakwa menerima uang fantastis sebesar Rp1,06 triliun terkait kasus korupsi pengelolaan timah. Dakwaan ini dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis lalu, menyangkut dugaan korupsi di PT Timah Tbk periode 2015-2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Feraldy Abraham Harahap, menjelaskan uang tersebut diterima Hendry melalui PT Tinindo Internusa. Uang itu diduga berasal dari pembelian bijih timah ilegal. Metode yang digunakan meliputi borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan (SHP), sewa smelter, dan manipulasi harga pokok produksi (HPP) PT Timah.

Menurut JPU, "Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi." Akibat perbuatannya, Hendry bersama terdakwa dan terpidana lain, diduga telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun, jumlah yang sangat signifikan.

Dakwaan terhadap Hendry didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sebagai pemilik saham mayoritas PT Tinindo Internusa, Hendry diduga memerintahkan Rosalina (General Manager Operasional) dan Fandy Lingga (Marketing 2008-2018) untuk membuat surat penawaran kerja sama sewa alat processing timah kepada PT Timah. Kerja sama ini melibatkan beberapa smelter swasta, yang diketahui tidak memiliki Competent Person (CP) yang memadai, dan menggunakan format surat yang telah disiapkan PT Timah.

Lebih lanjut, Hendry, bersama Fandy dan Rosalina, melalui PT Tinindo Internusa dan perusahaan afiliasinya (CV Bukit Persada Raya, CV Sekawan Makmur Sejati, dan CV Semar Jaya Perkasa), diduga melakukan pembelian bijih timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah. Mereka diduga sengaja membentuk perusahaan-perusahaan cangkang ini untuk menerima surat perintah kerja (SPK) pengangkutan dari PT Timah.

Bijih timah ilegal tersebut kemudian dijual ke PT Timah sebagai bagian dari kerja sama sewa peralatan processing. Hendry, Fandy, dan Rosalina pun menerima pembayaran dari PT Timah atas transaksi tersebut, mengetahui asal usul bijih timah yang ilegal. Selain itu, mereka juga menerima pembayaran atas kerja sama sewa peralatan processing yang harganya terindikasi digelembungkan.

JPU juga menyinggung pembayaran biaya pengamanan kepada Harvey Moeis (PT Refined Bangka Tin) sebesar 500-750 dolar AS per ton, yang seolah-olah dicatat sebagai biaya CSR. Besaran harga sewa smelter juga diduga disepakati tanpa studi kelayakan yang memadai, melibatkan Mochtar Riza Pahlewi (Dirut PT Timah 2016-2021), Emil Ermindra (Dirkeu PT Timah 2016-2020), dan Alwin Albar (Direktur Operasi dan Produksi PT Timah 2017-2020).

Kasus ini melibatkan sejumlah pihak dan perusahaan, menunjukkan kompleksitas jaringan yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Penyelidikan lebih lanjut akan mengungkap seluruh detail dan pertanggungjawaban masing-masing pihak terkait.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Budi Suyanto
B
Reporter Budi Suyanto
Hendry Lie Bantah Bertanggung Jawab Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun

Penasihat hukum Hendry Lie menyatakan kliennya tak bertanggung jawab atas perjanjian PT Timah dengan smelter karena bukan pemegang saham PT Tinindo Internusa, perusahaan yang diduga terlibat korupsi pengelolaan timah senilai Rp300 triliun.

konten ai
Penolakan Eksepsi Hendry Lie dalam Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi Hendry Lie terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah PT Timah, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

Sumber Antara
6 Mantan Pejabat Antam Didakwa Rugikan Negara Rp3,31 Triliun

Enam mantan pejabat PT Antam Tbk didakwa merugikan negara sebesar Rp3,31 triliun karena dugaan korupsi tata kelola emas 109 ton periode 2010-2022, melibatkan kerjasama dengan tujuh pihak swasta.

Korupsi
6 Mantan Pejabat Antam Didakwa Rugikan Negara Rp3,31 Triliun

Enam mantan pejabat PT Antam Tbk didakwa merugikan negara sebesar Rp3,31 triliun karena dugaan korupsi tata kelola emas 109 ton periode 2010-2022, melibatkan kerjasama dengan tujuh pihak swasta.

Korupsi
Kasus Korupsi Timah: Hukuman Harvey Moeis Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis, perpanjangan tangan PT RBT, menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terkait kasus korupsi pengelolaan timah PT Timah, yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Sumber Antara
Kasus Korupsi Timah: PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Helena Lim Jadi 10 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Helena Lim, manajer PT QSE, menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terkait kasus korupsi pengelolaan timah PT Timah, menambah hukuman sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sumber Antara
Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, Resmi Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya periode 2008-2018, dengan kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun; Kemenkeu menyatakan menghormati proses hukum.

Sumber Antara
Putusan 20 Tahun Penjara Harvey Moeis: Langkah Tegas Hukum di Kasus Korupsi Rp300 Triliun

Anggota DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menilai putusan 20 tahun penjara Harvey Moeis atas kasus korupsi Rp300 triliun sebagai langkah tegas penegakan hukum dan sesuai harapan masyarakat.

konten ai
Vonis Eks Dirkeu PT Timah Diperberat: 20 Tahun Penjara dan Denda Miliaran Rupiah

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Emil Ermindra, eks Direktur Keuangan PT Timah, menjadi 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah terkait kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

#planetantara
Vonis Eks Dirkeu PT Timah Diperberat: 20 Tahun Penjara dan Denda Miliaran Rupiah

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Emil Ermindra, eks Direktur Keuangan PT Timah, menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar terkait kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

#planetantara
Isa Rachmatarwata, Mantan Pejabat Kemenkeu, Tersangka Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung menetapkan Isa Rachmatarwata sebagai tersangka kasus korupsi Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp16,8 triliun, terkait perannya sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK periode 2006-2012.

Sumber Antara
Hakim Tolak Keberatan Mantan Pejabat Antam Kasus Emas 109 Ton

Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi lima mantan pejabat PT Antam terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan 109 ton emas periode 2010-2022, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp3,31 triliun.

Korupsi
Kejari Pidie Sita Rp1,4 Miliar Terkait Korupsi Bahan Kimia di Perusahaan Air Minum

Kejaksaan Negeri Pidie menyita Rp1,4 miliar lebih terkait kasus korupsi pengadaan bahan kimia di Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Krueng Baro tahun 2020-2023, dengan tiga tersangka ditetapkan dan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar.

Korupsi