Herman Deru Targetkan Pelantikan PPPK Sumsel Awal Juni 2025

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menargetkan pelantikan 3.077 PPPK Pemprov Sumsel pada awal Juni 2025, dengan prioritas penyelesaian administrasi kepegawaian.

Palembang, 7 Mei 2025 - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, menetapkan target pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lolos seleksi tahap pertama. Pelantikan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada awal Juni 2025 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Herman Deru di Palembang, Rabu lalu, mengungkapkan bahwa percepatan proses pelantikan ini sangat bergantung pada penyelesaian administrasi kepegawaian.

Herman Deru menjelaskan bahwa idealnya pelantikan bisa dilakukan pada akhir Mei 2025. Namun, realisasinya bergantung pada kelengkapan administrasi. Jika terdapat kendala administrasi, maka pelantikan akan diundur paling lambat satu bulan setelahnya, yaitu awal Juni 2025. Kepastian waktu pelantikan ini menjadi perhatian utama bagi para pelamar PPPK yang telah melalui proses seleksi yang panjang dan melelahkan.

Total kuota PPPK Pemprov Sumsel yang akan dilantik mencapai 3.077 orang. Meskipun demikian, masih terdapat 17 orang yang belum menerima Surat Keputusan (SK). Namun, Gubernur Herman Deru memastikan bahwa hal ini tidak akan menghambat proses pelantikan dan pemberian gaji. Beliau menyatakan, "Walaupun belum diangkat para pegawai yang sudah terima SK tapi belum dilantik, ini akan tetap menerima gaji basic awalnya."

Proses pelantikan PPPK Pemprov Sumsel saat ini difokuskan pada penyelesaian administrasi kepegawaian. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Ismail Fahmi, menjelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan setelah semua administrasi dinyatakan lengkap. Ismail Fahmi optimis bahwa sisa 17 pelamar yang belum menerima SK akan segera menyelesaikan proses administrasi mereka. Ia menambahkan, "Insya Allah sisa yang belum terima SK ini bakal segera selesai dan sesuai target Pak Gubernur bisa dilantik secepatnya."

Proses administrasi yang menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelantikan PPPK dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga untuk menghindari potensi permasalahan kepegawaian di kemudian hari. Dengan demikian, fokus utama saat ini adalah memastikan kelengkapan berkas dan data setiap pelamar PPPK, sehingga proses pelantikan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Kejelasan informasi mengenai proses pelantikan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan mengurangi kecemasan para pelamar PPPK. Komunikasi yang transparan antara pemerintah provinsi dan para pelamar menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan proses pelantikan ini. Dengan demikian, para PPPK terpilih dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat Sumatera Selatan.

Berbeda dengan pelantikan PPPK, pelantikan Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) di lingkungan Pemprov Sumsel telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BKD Sumsel, Ismail Fahmi. "Untuk pelantikan CPNS akan dilakukan pada Jumat (9/5) ini, sesuai dengan jadwal yang terencana," ucap Ismail Fahmi.

Pelaksanaan pelantikan CPNS ini berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Proses administrasi untuk CPNS telah diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan PPPK. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemprov Sumsel.

Dengan telah selesainya pelantikan CPNS, fokus pemerintah provinsi kini beralih pada penyelesaian administrasi dan pelantikan PPPK. Diharapkan proses pelantikan PPPK dapat berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Gubernur Herman Deru.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya tambahan PPPK dan CPNS ini, diharapkan pelayanan publik di Sumatera Selatan dapat semakin meningkat dan lebih optimal.