Imipas: Pengusaha Lokal Kelola Kantin Rutan, Harga Makanan Harus Turun!

Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan pengelolaan bahan makanan kantin rutan di seluruh Indonesia akan dijalankan oleh pengusaha lokal mulai tahun depan, dengan harga jual yang lebih terjangkau.

Jakarta, 25 Februari 2024 - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan warga binaan dan memperbaiki layanan di rumah tahanan negara (rutan). Salah satu fokus utamanya adalah pengelolaan kantin rutan, yang kini diharuskan dikelola oleh pengusaha lokal. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Agus saat kunjungan kerja ke Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa lalu, didampingi oleh Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim. Kunjungan tersebut sekaligus untuk mengecek perkembangan program kementerian dan mendengarkan langsung aspirasi para tahanan.

Keputusan ini diambil untuk memberdayakan ekonomi lokal dan memastikan ketersediaan bahan makanan berkualitas bagi para tahanan. "Untuk bahan makanan, saya wanti-wanti betul paling lambat tahun depan ini harus dikelola oleh pengusaha lokal," tegas Menteri Agus. Ia menekankan pentingnya menghindari dominasi pengusaha dari luar daerah dalam penyediaan bahan makanan di rutan. Contohnya, pengusaha Jakarta tidak boleh mendominasi pasokan makanan di rutan-rutan yang berada di Sumatera Utara, Jambi, atau Kalimantan. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pengusaha lokal di setiap daerah.

Selain itu, Menteri Agus juga menekankan pentingnya pengawasan harga makanan di kantin rutan. Ia meminta agar harga makanan di kantin rutan lebih murah dibandingkan sebelumnya. "Saya minta harganya harus lebih murah daripada sebelumnya," ujarnya. Ia juga mendorong pengelolaan kantin oleh koperasi demi kesejahteraan pegawai pemasyarakatan. Hal ini diharapkan dapat menekan biaya operasional dan memastikan harga jual tetap terjangkau bagi para tahanan.

Langkah Imipas untuk mewajibkan pengusaha lokal mengelola kantin rutan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan melibatkan pengusaha lokal, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas bahan makanan yang tersedia, serta memberikan dampak positif pada perekonomian daerah sekitar rutan. Menteri Agus juga menekankan pentingnya tidak ada perbedaan harga yang signifikan di dalam kantin rutan.

Dalam kunjungannya, Menteri Agus dan rombongan berdialog langsung dengan ratusan tahanan di Rutan Cipinang. Mereka mendengarkan keluhan dan masukan dari para tahanan terkait layanan yang ada di rutan, termasuk mengenai kualitas dan harga makanan di kantin. Setelah berdiskusi, Menteri Agus bahkan menyempatkan diri untuk makan siang bersama para tahanan sebagai bentuk kepedulian dan empati.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, telah ditugaskan untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap pelayanan kantin di seluruh rutan di Indonesia. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kantin rutan menyediakan makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menteri Agus Andrianto berharap agar kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi para tahanan dan juga bagi perekonomian lokal. Dengan melibatkan pengusaha lokal, diharapkan kualitas bahan makanan akan meningkat, harga menjadi lebih terjangkau, dan perekonomian daerah sekitar rutan akan terdongkrak. Langkah ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan di lingkungan pemasyarakatan.

Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap harga dan kualitas makanan di kantin rutan akan terus dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi para tahanan. Imipas berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan di rutan, termasuk dalam hal penyediaan makanan yang sehat, bergizi, dan terjangkau.

Keterlibatan koperasi dalam pengelolaan kantin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai pemasyarakatan dan memastikan pengelolaan kantin yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem yang saling menguntungkan antara para tahanan, pengusaha lokal, dan pegawai pemasyarakatan.

Ke depannya, Imipas akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini untuk memastikan keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan warga binaan dan mendukung perekonomian lokal.