Indonesia Butuh 2 Juta Ton Metanol untuk Program Biodiesel B50

Wamen ESDM ungkap Indonesia kekurangan 2 juta ton metanol untuk mencapai target program biodiesel B50 pada tahun 2026, mendorong percepatan produksi dalam negeri dan impor.

Jakarta, 14 Maret 2024 - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa Indonesia masih membutuhkan sekitar 2 juta ton metanol untuk merealisasikan program biodiesel 50 persen (B50) pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh beliau di Jakarta pada Jumat lalu. Pemerintah saat ini tengah berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan metanol tersebut guna mencapai target ambisius program B50.

Menurut Wamen Yuliot, keterbatasan produksi metanol dalam negeri menjadi kendala utama. Indonesia membutuhkan sekitar 2,3 juta ton metanol untuk program B50, sementara produksi domestik baru mencapai 300 ribu ton. Defisit sebesar 2 juta ton ini memaksa Indonesia untuk mengandalkan impor metanol dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini tentu saja menjadi perhatian serius pemerintah mengingat potensi dampak terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional.

Pemerintah berupaya mengatasi kekurangan ini melalui berbagai strategi. Salah satu upaya yang tengah dikejar adalah percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) bioetanol di Bojonegoro. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan produksi metanol dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan industri metanol nasional.

Kekurangan metanol ini berdampak signifikan terhadap implementasi program B50. Program ini menargetkan penggunaan biodiesel sebesar 50 persen dalam campuran bahan bakar minyak (BBM). Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan pasokan metanol yang cukup. Defisit metanol yang besar dapat menghambat pencapaian target B50 dan berdampak pada rencana pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

Wamen Yuliot juga menjelaskan kebutuhan komoditas lain untuk mendukung program biodiesel. Untuk implementasi B50 dengan volume 19,73 juta kiloliter (kl), dibutuhkan sawit sebanyak 17,9 juta ton dan tambahan lahan seluas 2,3 juta hektar. Angka ini meningkat untuk program B60 dan B100, yang membutuhkan lebih banyak sawit dan lahan. Pemerintah membuka kemungkinan pemanfaatan kebun-kebun masyarakat dan koperasi untuk memenuhi kebutuhan tambahan lahan tersebut.

Pemerintah telah menyiapkan insentif sekitar Rp47,1 triliun untuk mendukung program ini. Namun, tantangan utama tetap pada ketersediaan metanol. Produksi dalam negeri yang masih terbatas menjadi kendala utama dalam mencapai target B50 pada tahun 2026. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi metanol dalam negeri dan mencari solusi untuk mengatasi defisit tersebut.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah akan fokus pada peningkatan impor metanol untuk memenuhi kebutuhan mendesak program B50. Namun, pemerintah juga menyadari pentingnya solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Peningkatan produksi dalam negeri melalui PSN bioetanol di Bojonegoro dan dukungan terhadap pengembangan industri metanol nasional menjadi prioritas utama.

Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, termasuk melalui kerjasama dengan masyarakat dan koperasi untuk menyediakan lahan sawit tambahan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi program biodiesel. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk mencapai target B50 pada tahun 2026, meskipun tantangan masih ada di depan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini menunjukkan komitmen serius dalam mencapai target energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi kekurangan metanol dan memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup.

Saat ini, kebutuhan sawit untuk program biodiesel mencapai sekitar 14,3 juta ton. Dengan adanya target B50, B60, dan B100, kebutuhan sawit akan terus meningkat. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan program ini dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan.