Indonesia Dorong BRICS Aktif Jaga Perdamaian Dunia

Menlu RI, Retno Marsudi, mendorong BRICS untuk berperan aktif dalam menegakkan hukum internasional dan perdamaian dunia, menanggapi situasi di Gaza dan krisis global lainnya.

Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, menyerukan agar kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan menegakkan norma-norma multilateral. Seruan ini disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 28-29 April 2025, menandai partisipasi pertama Indonesia sebagai anggota BRICS sejak bergabung pada Januari 2025. Situasi di Jalur Gaza yang semakin memburuk akibat konflik berkepanjangan menjadi latar belakang utama seruan tersebut.

Dalam pernyataan nasionalnya, Menlu Retno menekankan pentingnya BRICS memimpin dalam memperjuangkan hukum internasional yang adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. "BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," tegas Menlu Retno, sebagaimana pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI.

Menlu Retno juga menyoroti kegagalan masyarakat internasional dalam menegakkan hukum kemanusiaan internasional di tengah konflik Gaza. Beliau khawatir, tindakan sepihak dan pelanggaran hukum internasional yang tidak ditindak tegas akan memperburuk ketidakpercayaan dan ketimpangan global. Oleh karena itu, Indonesia mendorong BRICS untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Dalam sesi kedua FMM BRICS, Menlu Retno mendorong reformasi multilateral untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap tantangan global. Indonesia berharap BRICS dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Menlu Retno juga menekankan pentingnya menghormati perintah dan fatwa Mahkamah Internasional (ICJ) serta memberdayakan Dewan Keamanan PBB agar dapat menjalankan mandatnya secara efektif. Indonesia percaya bahwa penegakan hukum internasional yang kuat dan konsisten merupakan kunci untuk mencegah konflik dan menciptakan stabilitas global.

Selain partisipasi dalam FMM BRICS, Menlu Retno juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil, Mauro Vieira, serta pertemuan pull-aside dengan Menlu Ethiopia dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab. Pertemuan-pertemuan ini membahas isu bilateral dan kerja sama dalam kerangka BRICS.

Keikutsertaan Indonesia dalam FMM BRICS menandai komitmen aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dan kerja sama internasional. Partisipasi ini juga menunjukkan peran strategis Indonesia dalam forum global dan komitmennya untuk memperkuat sistem multilateral.

Indonesia konsisten menyuarakan pentingnya penegakan hukum internasional dan penyelesaian konflik secara damai. Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, diharapkan dapat memperkuat suara Indonesia di kancah internasional dan berkontribusi lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia.

Kehadiran Indonesia di forum BRICS diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong reformasi multilateral dan memperkuat kerja sama antar negara anggota dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk isu perdamaian dan keamanan.

Diharapkan, dengan peran aktif Indonesia dan negara-negara anggota BRICS lainnya, dunia dapat mencapai perdamaian yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Pertemuan FMM BRICS di Rio de Janeiro menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS dalam berbagai isu global, termasuk isu perdamaian dan keamanan internasional.

Partisipasi Indonesia dalam FMM BRICS di Rio de Janeiro menandai komitmen kuat Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan reformasi multilateral. Indonesia mendorong BRICS untuk mengambil peran yang lebih aktif dan konstruktif dalam menegakkan hukum internasional dan menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.