Indonesia Tegas Kembalikan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS) di Bogor dan Bekasi guna mengurangi risiko banjir, dengan menargetkan pembongkaran sejumlah bangunan ilegal.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengambil langkah tegas untuk memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS), khususnya di wilayah Bogor dan Bekasi, Jawa Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi bencana banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan komitmen pemerintah dalam hal ini.

Penanganan masalah banjir di Jabodetabek ini melibatkan identifikasi dan pemetaan bangunan yang melanggar peraturan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Nurofiq saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11 Maret 2024). Beliau menyatakan bahwa pemulihan DAS di Bekasi dan Sentul (Bogor) merupakan langkah krusial.

Lebih lanjut, Menteri Nurofiq menjelaskan bahwa pemerintah telah menargetkan sekitar 30 bangunan di wilayah Puncak, Bogor, untuk dibongkar. Namun, angka ini berpotensi meningkat seiring dengan berlanjutnya pengumpulan data. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi tegas untuk mengambil tindakan nyata dalam melindungi lingkungan.

Langkah tegas pemerintah tidak hanya berhenti pada pembongkaran bangunan. Pihak berwenang berencana memanggil individu-individu yang memiliki informasi terkait izin pembangunan struktur ilegal tersebut untuk dimintai keterangan. Menteri Nurofiq menekankan pentingnya kepatuhan terhadap panggilan tersebut dan penyediaan data yang dibutuhkan.

Hasil investigasi akan menjadi dasar penentuan sanksi bagi pemilik bangunan. Sanksi yang mungkin dijatuhkan meliputi perintah pembongkaran dan rehabilitasi DAS, saluran air, dan sumber air. Konversi lahan di hulu sungai telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama banjir di wilayah Jakarta Raya.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, pada konferensi pers pekan lalu. Beliau menjelaskan bahwa beberapa daerah hulu di wilayah tersebut kesulitan menyerap air hujan secara efisien, terlepas dari intensitas curah hujan. Kondisi ini membuat daerah tersebut sangat rentan terhadap banjir dan tanah longsor.

Rehabilitasi DAS merupakan upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir. Pemerintah menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem DAS untuk mencegah bencana alam. Dengan mengembalikan fungsi DAS, diharapkan kapasitas penyerapan air tanah meningkat, sehingga mengurangi risiko banjir di daerah hilir.

Selain pembongkaran bangunan ilegal, pemerintah juga akan fokus pada upaya rehabilitasi dan penanaman kembali vegetasi di daerah aliran sungai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya serap air tanah dan mencegah erosi tanah. Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan terkait pembangunan di daerah aliran sungai. Hal ini untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali dan merusak ekosistem DAS. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, risiko banjir di wilayah Bogor dan Bekasi dapat diminimalisir.

Komitmen pemerintah untuk memulihkan fungsi DAS di Bogor dan Bekasi merupakan langkah penting dalam upaya mitigasi bencana banjir. Pembongkaran bangunan ilegal, investigasi, dan rehabilitasi DAS merupakan bagian dari strategi menyeluruh untuk melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Kerja sama dan kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program ini.