KAI Tegaskan Pemasangan Palang Pintu Perlintasan KA Bukan Tanggung Jawabnya
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemasangan palang pintu perlintasan sebidang jalur kereta api, bukan KAI.
Kecelakaan di Perlintasan KA Bogor Kembali Soroti Masalah Keselamatan
Sebuah kecelakaan yang melibatkan kereta rel listrik (KRL) dan pengguna jalan di perlintasan sebidang jalur kereta api pada KM 700+3/4 antara Nambo-Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (13/2), kembali menyoroti isu keselamatan perlintasan sebidang. Kejadian ini mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta untuk memberikan klarifikasi terkait tanggung jawab pemasangan palang pintu perlintasan.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, tanggung jawab pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perlintasan sebidang jalur kereta api dan jalan bukanlah berada di tangan PT KAI, melainkan pada pemegang izin, yaitu pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas berbagai informasi yang beredar, sekaligus meluruskan kesalahpahaman mengenai kewenangan KAI dalam hal ini. Ixfan menekankan pentingnya memahami regulasi yang mengatur perlintasan sebidang untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Keselamatan Perlintasan Sebidang
Ixfan menjelaskan bahwa aturan mengenai pembangunan dan pengelolaan palang pintu perlintasan sebidang telah diatur secara jelas dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya Pasal 91 Ayat (1), menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang berpotongan dengan jalur kereta api harus mempertimbangkan kepentingan umum dan keselamatan perjalanan kereta api, serta wajib mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian, yaitu pemerintah.
Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Pasal 111 mengatur kerja sama antara pengelola jalan dan penyelenggara perkeretaapian dalam pengelolaan perlintasan sebidang. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang juga mengatur jenis perlintasan (resmi dan liar), kriteria keselamatan, dan pihak yang bertanggung jawab.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub No. 3 Tahun 2021 bahkan mewajibkan evaluasi dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang, termasuk pemasangan palang pintu otomatis di titik rawan. Standar palang pintu juga harus memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
"Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan palang pintu perlintasan sebidang harus memenuhi regulasi yang berlaku," tegas Ixfan.
Klarifikasi KAI Terkait Kecelakaan di Bogor
KAI Daop 1 Jakarta merasa perlu memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang beredar terkait kecelakaan di Bogor. Ixfan menekankan bahwa KAI telah menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku. Tanggung jawab keselamatan perlintasan sebidang, termasuk pemasangan palang pintu, tetap berada di tangan pemerintah dan instansi terkait.
KAI berharap dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat dapat memahami pembagian tanggung jawab dalam hal keselamatan perlintasan sebidang. Kerja sama antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan.
Perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas di sekitar perlintasan sebidang. Langkah-langkah proaktif dari pemerintah dalam meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang juga sangat dibutuhkan.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan terintegrasi.