Kapolda NTT Siap Terima Kritik Soal Kasus Mantan Kapolres Ngada: Pengawasan Diperketat!

Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Silitonga buka suara terkait kritikan masyarakat atas kasus mantan Kapolres Ngada dan menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap jajarannya.

Kupang, 14 Maret 2024 (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, menyatakan kesiapannya menerima kritik masyarakat terkait kasus mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman. Pernyataan ini disampaikan dalam acara buka puasa bersama awak media di Kupang. Irjen Daniel menekankan bahwa kritik tersebut menjadi bahan introspeksi bagi dirinya dan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan internal.

Dalam sambutannya, Irjen Daniel mempertanyakan mengapa peristiwa negatif yang melibatkan mantan Kapolres Ngada tersebut bisa terjadi di NTT. Ia menegaskan bahwa dirinya telah melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda NTT. Upaya pengawasan ini bahkan melibatkan Irwasda, Dirintel, dan pejabat Polda NTT lainnya untuk membantu mengawasi para Kapolres.

Kapolda NTT juga menjelaskan langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan, termasuk meminta Kabid Propam untuk melakukan video call kepada para Kapolres dan istri mereka untuk memastikan keberadaan dan kegiatan mereka. "Saya minta Kabid Propam untuk video call satu-satu, untuk tahu mereka lagi berada di mana. Saya minta video call istri Kapolres juga," tambahnya. Langkah ini, menurutnya, merupakan tindakan yang juga pernah diterapkan kepadanya sendiri.

Irjen Daniel mengakui bahwa peristiwa yang terjadi menjadi pelajaran penting baginya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Ia menyadari bahwa pengawasan sebelumnya mungkin belum cukup ketat atau efektif. Oleh karena itu, ia berjanji akan melakukan pengawasan yang lebih intensif dan efektif ke depannya. Polda NTT juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat di wilayah hukum Polda NTT, termasuk perwira-perwira yang bertugas di Polres.

Kapolda menekankan komitmennya untuk memperbaiki sistem pengawasan internal guna mencegah terulangnya kejadian serupa. "Peristiwa yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi saya yang selama ini belum terlalu ketat atau belum terlalu efektif dan intensif, maka saya akan lakukan yang lebih efektif dan intensif berikutnya," tegasnya. Langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan internal akan segera diimplementasikan.

Irjen Pol Daniel Silitonga menyampaikan bahwa tanggapan masyarakat atas kasus ini berada di atas kenormalan, menunjukkan kepedulian publik terhadap penegakan hukum. Kritik yang disampaikan akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja kepolisian di NTT.

Sebagai tindak lanjut dari kritikan masyarakat dan peristiwa yang terjadi, Polda NTT akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal. Evaluasi ini akan mencakup prosedur, mekanisme, dan sumber daya yang tersedia. Hasil evaluasi akan digunakan untuk merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Selain evaluasi, Polda NTT juga akan meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi seluruh personelnya, khususnya terkait etika profesi dan kepatuhan terhadap hukum. Tujuannya adalah untuk membangun budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan kepolisian. Peningkatan kapasitas personel diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Kapolda NTT juga membuka ruang dialog dan komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus akan menjadi prioritas utama. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Peristiwa ini menjadi momentum bagi Polda NTT untuk melakukan reformasi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik.