Kasasi Kejati Sumbar atas Putusan Bebas Terdakwa Korupsi Disdik
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengajukan kasasi atas putusan bebas mantan Kepala UKPBJ Pemprov Sumbar, DRS, dalam kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK Dinas Pendidikan Sumbar, sementara enam terdakwa lain mendapat vonis berbeda.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) resmi mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan kepada DRS, mantan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Sumbar. DRS merupakan terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar. Putusan bebas tersebut dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Padang pada Kamis, 13 Februari 2024.
Kasasi Diajukan ke Mahkamah Agung
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, M. Rasyid, menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Saat ini, tim JPU tengah mempersiapkan berkas dan administrasi yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran kasasi tersebut. Kejati Sumbar menekankan komitmennya dalam menegakkan hukum, meskipun menghormati proses peradilan yang telah berjalan.
Perbedaan Putusan dan Tuntutan
Putusan bebas terhadap DRS dinilai tidak sesuai dengan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Perbedaan signifikan antara putusan pengadilan dan tuntutan jaksa menjadi dasar pengajuan kasasi ini. Kejati Sumbar berharap Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kembali bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan.
Nasib Enam Terdakwa Lain
Terkait enam terdakwa lain dalam kasus yang sama, Kejati Sumbar masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Mereka telah dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman yang bervariasi. Keenam terdakwa tersebut adalah: Rusli Ardion (PPTK) divonis 6 tahun penjara; Syaiful Abrar (Guru SMK) divonis 6 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp2,3 miliar; Raymon (Kepala Bidang Pembinaan SMK) divonis 5 tahun penjara; Syarifudin (Direktur CV Inovasi Global) divonis 1 tahun 4 bulan penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp69 juta; Erika (Direktur CV Bunga Tridara) divonis 1 tahun penjara; dan Suherwin (Wakil Direktur CV Bunga Tridara) divonis 1 tahun 4 bulan penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp10 juta.
Proses Penyelidikan yang Panjang
Kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK ini telah melalui proses panjang, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan. Selama penyidikan, kejaksaan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dan Kantor Gubernur Sumbar, khususnya di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ) Setdaprov Sumbar. Proses ini menunjukkan keseriusan Kejati Sumbar dalam mengungkap kasus korupsi ini.
Kerugian Negara
Dalam dakwaan, JPU menyebutkan bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp5,5 miliar. Angka ini menjadi salah satu poin penting dalam pertimbangan hukum yang diajukan oleh Kejati Sumbar dalam upaya kasasi. Kejati Sumbar berharap agar proses kasasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
Kesimpulan
Kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah Kejati Sumbar mengajukan kasasi menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan keadilan dan mengembalikan kerugian negara. Publik menantikan hasil dari proses kasasi di Mahkamah Agung RI.