Kejagung Periksa Dirut PT KPI, Dugaan Korupsi Pertamina Capai Rp193,7 Triliun

Kejaksaan Agung memeriksa Dirut PT Kilang Pertamina Internasional terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina tahun 2018-2023 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Taufik Aditiyawarman (TAW), diperiksa sebagai saksi pada Senin, 3 Juli 2023. Kasus ini berfokus pada dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama periode 2018-2023. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Selain TAW, Kejagung juga memeriksa beberapa saksi lainnya, termasuk ANW selaku Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga dan AA selaku Manager Quality Management System PT Pertamina (Persero). Pemeriksaan saksi-saksi ini bertujuan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara yang tengah diproses.

Kasus ini sendiri melibatkan tujuh tersangka yang juga diperiksa sebagai saksi. Mereka adalah Riva Siahaan (RS), Sani Dinar Saifuddin (SDS), Yoki Firnandi (YF), Agus Purwono (AP), Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), Dimas Werhaspati (DW), dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ). Pemeriksaan terhadap para tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan terhadap dua tersangka lainnya, yaitu Maya Kusmaya (MK) dan Edward Corne (EC).

Tujuh tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini memiliki peran yang berbeda-beda dalam dugaan korupsi tersebut. Mereka diduga terlibat dalam berbagai tindakan yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, yaitu Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), dan Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional).

Tersangka lainnya adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza (beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), dan Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak). Peran masing-masing tersangka masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara ini. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan.

Berdasarkan perhitungan Kejagung, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan hingga Rp193,7 triliun pada tahun 2023. Kerugian tersebut terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun. Kedua, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun. Ketiga, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun.

Selain itu, terdapat kerugian dari pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp21 triliun. Total kerugian yang diperkirakan mencapai angka yang sangat fantastis ini menjadi fokus utama dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pertamina.

Proses hukum terus berlanjut dan Kejagung berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang sangat besar ini. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini dan berharap agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Pemeriksaan terhadap Dirut PT KPI dan saksi-saksi lainnya merupakan langkah penting dalam mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban atas dugaan korupsi yang telah merugikan keuangan negara secara signifikan. Kejagung terus bekerja keras untuk menyelesaikan kasus ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia.