Kejari Muba Geledah Perusahaan Swasta di Palembang: Dugaan Mafia Tanah dan Korupsi Jalan Tol

Kejari Muba menggeledah kantor PT SMB di Palembang dan Sekayu terkait dugaan korupsi dan mafia tanah dalam proyek jalan tol Palembang-Jambi, menemukan bukti pemalsuan dokumen dan klaim ilegal lahan negara.

#planetantara
Kejari Muba menggeledah kantor PT SMB di Palembang dan Sekayu terkait dugaan korupsi dan mafia tanah dalam proyek jalan tol Palembang-Jambi, menemukan bukti pemalsuan dokumen dan klaim ilegal lahan negara. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) menggeledah kantor PT Sumber Makmur Baru (SMB), sebuah perusahaan swasta di Jalan M Isa, Palembang, pada Rabu, 19 Februari 2024. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi dan praktik mafia tanah yang merugikan negara dalam proyek pembangunan jalan tol Palembang-Jambi. Penggeledahan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan pemalsuan dokumen dan pemanfaatan tanah negara secara ilegal.

Kepala Kejari Muba, Roy Riadi, menjelaskan bahwa PT SMB, perusahaan perkebunan kelapa sawit, diduga secara ilegal mengklaim tanah negara sebagai milik pribadi atau korporasi. Klaim ilegal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari uang negara yang diperuntukkan bagi pembangunan jalan tol. Penyidikan difokuskan pada dugaan tindak pidana korupsi terkait pemalsuan administrasi dan penggantian uang ganti rugi lahan.

“Ada dugaan mafia tanah yang ingin mengambil keuntungan dari proyek ini,” ungkap Roy Riadi. Modus yang digunakan adalah penguasaan hak milik bidang tanah yang sebenarnya merupakan milik negara, bekas kawasan hutan. Investigasi menemukan keterlibatan HA, Direktur PT SMB, dan dugaan keterlibatan mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muba.

Penggeledahan dan Bukti yang Ditemukan

Dalam penggeledahan di kantor PT SMB di Palembang dan Sekayu, Kejari Muba mengamankan sejumlah dokumen penting. Dokumen-dokumen tersebut meliputi fotokopi Hak Guna Usaha (HGU), dokumen rapat, dokumen survei, dan berbagai dokumen lainnya yang dianggap krusial untuk memperkuat bukti dugaan korupsi. Pihak Kejari Muba menduga dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi bukti kuat terkait dugaan pemalsuan dan klaim ilegal lahan negara.

Proses penggeledahan dilakukan secara profesional dan tertib, dengan pengawasan ketat untuk memastikan integritas dan transparansi proses hukum. Tim penyidik Kejari Muba bekerja secara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis semua bukti yang ditemukan.

Kejari Muba akan terus mendalami kasus ini dan menyelidiki semua pihak yang terlibat. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Kejari Muba berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan menuntut para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peran Mantan Pegawai BPN Muba

Keterlibatan dugaan mantan pegawai BPN Muba dalam kasus ini menjadi sorotan penting. Kejari Muba menduga adanya keterlibatan oknum dalam pemalsuan dokumen dan pengurusan lahan negara. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan praktik mafia tanah yang terorganisir dan melibatkan berbagai pihak.

Penyelidikan lebih lanjut akan difokuskan untuk mengungkap peran mantan pegawai BPN Muba dan jaringan yang mungkin terlibat. Kejari Muba akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kasus ini menjadi peringatan penting tentang perlunya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset negara, khususnya lahan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencegah praktik korupsi dan mafia tanah yang merugikan negara.

Kesimpulan

Penggeledahan kantor PT SMB oleh Kejari Muba merupakan langkah penting dalam mengungkap dugaan korupsi dan praktik mafia tanah dalam proyek jalan tol Palembang-Jambi. Temuan bukti-bukti pemalsuan dokumen dan klaim ilegal lahan negara menunjukkan adanya upaya sistematis untuk merugikan negara. Proses hukum akan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh fakta dan menuntut para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Kejati Kaltim Geledah Kantor Camat Tenggarong Seberang, Usut Korupsi Lahan Negara

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah kantor Camat Tenggarong Seberang terkait dugaan korupsi pemanfaatan lahan negara oleh PT Jembayan Muara Bara Group, dan menyita sejumlah dokumen penting.

Sumber Antara
Presiden Diminta Sikapi Dugaan Mafia Tanah di Makassar

Kuasa hukum ahli waris lahan Gedung Hamrawati Makassar meminta Presiden Prabowo turun tangan terkait dugaan mafia tanah setelah lahan seluas 12.932 meter persegi dieksekusi, meskipun mereka memiliki sertifikat hak milik yang sah.

#konten ai
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring

Kejaksaan Negeri Muara Enim menyita Rp150 juta sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan siring jalan di Pulau Panggung, Muara Danau, yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan merugikan keuangan negara.

hukum
Kasasi Mantan Wali Kota Bima Ditolak MA: Hukuman 7 Tahun Penjara Tetap Berlaku

Mahkamah Agung menolak kasasi mantan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, sehingga hukuman 7 tahun penjara tetap berlaku.

Sumber Antara
Kejati Lampung Periksa 15 Saksi Kasus Mafia Tanah Lamsel

Kejati Lampung telah memeriksa 15 saksi terkait kasus dugaan mafia tanah di Lampung Selatan yang melibatkan aset Kementerian Agama, dan terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap tersangka.

Lampung Selatan
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari Lebong, Bengkulu, mengungkap kasus korupsi di Dinas PUPR dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, terkait proyek pemeliharaan jembatan dan tebas bayang tahun 2023; penggeledahan kantor dan penetapan tersangka segera dilakukan.

Sumber Antara
Cegah Korupsi: Pemerintah Beri Pendampingan Hukum ke Kementerian, BUMN & BUMD

Pemerintah, melalui Kemenko Polkam, telah memberikan pendampingan hukum kepada 2.164 kementerian, BUMN, dan BUMD untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola keuangan yang baik.

#konten ai
Kejari Lombok Tengah Cegah DPO Korupsi Gunung Tunak Kabur ke Luar Negeri

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengajukan pencekalan terhadap Suherman, DPO kasus korupsi proyek jalan menuju TWA Gunung Tunak senilai Rp3 miliar yang ambrol setelah serah terima, dengan kerugian negara Rp333 juta.

Sumber Antara
Kejagung Buru Direktur Utama PT KTM, Tersangka Korupsi Impor Gula

Kejaksaan Agung tengah memburu ASB, Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016 yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun mangkir dari panggilan penyidik, sementara satu tersangka lain berhasil ditangkap.

Korupsi
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Angkutan Batubara Rp1,6 Miliar

Tim Satgas Kejagung berhasil menangkap Irwan Baramuli, buron kasus korupsi pengangkutan batubara senilai Rp1,6 miliar di Mal Senayan City, Jakarta Selatan, yang telah menjadi DPO Kejati Kalimantan Selatan.

Korupsi
Kejari Dompu Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Dana PKK 2022-2023

Kejaksaan Negeri Dompu telah memeriksa 20 saksi terkait dugaan korupsi dana PKK tahun 2022-2023, termasuk istri Bupati Dompu, berdasarkan laporan masyarakat yang menuding adanya penyelewengan anggaran senilai Rp2 miliar.

Sumber Antara
Kejagung Sita Dua Mobil Tersangka Kasus Impor Gula 2015-2016

Kejaksaan Agung menyita dua mobil mewah milik tersangka HAT dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016 yang merugikan negara hingga Rp578 miliar, dengan sembilan tersangka lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Korupsi