Kejati Kalteng Bentuk Satgas Cegah Penyimpangan Swasembada Pangan
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah membentuk Satgas P3H untuk mengawal dan mencegah penyimpangan dalam program swasembada pangan, guna mendukung kemandirian bangsa melalui program tersebut.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) membentuk Satuan Tugas Pendampingan, Pengawalan, dan Pencegahan Hukum (P3H) untuk memastikan program swasembada pangan berjalan lancar dan bebas dari penyimpangan. Pembentukan satgas ini diumumkan langsung oleh Kajati Kalteng, Undang Mugopal, pada Kamis, 23 Januari 2024 di Palangka Raya.
Langkah ini diambil untuk mendukung visi kemandirian pangan nasional. Undang Mugopal menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini sejalan dengan misi pemerintahan untuk mencapai swasembada pangan. Budi Hartono, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalteng, ditunjuk sebagai ketua tim.
Tugas dan Fungsi Satgas P3H
Satgas P3H memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal program swasembada pangan. Tugas utamanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan. Mereka akan melakukan pendampingan hukum dan pencegahan potensi penyimpangan hukum dalam program tersebut hingga tahun 2025.
Lebih lanjut, satgas juga berfungsi mencegah tindakan yang dapat merugikan keberhasilan program swasembada pangan. Hal ini termasuk menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin muncul antara petani, distributor, atau lembaga terkait lainnya. Penyelesaian sengketa akan dilakukan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Undang Mugopal berharap tim Satgas P3H dapat bekerja secara optimal dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya mencegah potensi penyimpangan agar program swasembada pangan dapat terwujud dengan sukses dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan berkontribusi signifikan terhadap kemandirian bangsa di bidang pangan.
Harapan Kejati Kalteng
Kejati Kalteng berharap agar kehadiran Satgas P3H dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengawal program swasembada pangan. Dengan pengawasan yang ketat dan pencegahan dini, diharapkan program ini dapat mencapai tujuannya tanpa hambatan hukum dan kerugian. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan program serta mewujudkan cita-cita kemandirian pangan nasional.
Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan Satgas P3H mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan keberhasilan program swasembada pangan di Kalimantan Tengah. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional.