Kejati Papua Barat Usut Aliran Dana Korupsi Jalan Mogoy-Merdey Rp8,5 Miliar
Kejati Papua Barat menyelidiki aliran dana korupsi proyek jalan Mogoy-Merdey senilai Rp8,5 miliar di Teluk Bintuni, Papua Barat, yang melibatkan beberapa tersangka dan potensi penambahan tersangka baru.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat tengah mengusut kasus korupsi proyek peningkatan kualitas Jalan Mogoy-Merdey di Kabupaten Teluk Bintuni. Proyek yang menelan anggaran Rp8,5 miliar dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 ini tengah menjadi sorotan karena diduga adanya penyimpangan dana yang signifikan.
Siapa yang terlibat? Sejumlah tersangka berinisial NB, DA, AK, NK, BSSB, dan AYM telah diperiksa ulang oleh penyidik Kejati. Tersangka AYM menjadi fokus utama, karena pengakuannya terkait aliran dana sebesar Rp5 miliar yang ditransfer melalui rekening JM, seorang kerabat di Teluk Bintuni. Kemungkinan munculnya tersangka baru pun terbuka lebar.
Bagaimana modus korupsinya? Menurut Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Papua Barat, Abun Hasbullah Syambas, tersangka AYM berperan penting dalam proses peminjaman perusahaan CV Gloria Bintang Timur, yang menjadi pelaksana proyek. Ia memanfaatkan KTP orang lain untuk mendapatkan kuasa direktur dan menjalankan proyek tersebut.
Setelah uang muka Rp2 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat masuk ke rekening CV Gloria, AYM kemudian mengalihkan dana tersebut ke rekening lain atas nama temannya. Ini menjadi bagian penting dari skema penggelapan dana yang saat ini sedang diusut.
Kapan dan di mana proyek tersebut dijalankan? Proyek Jalan Mogoy-Merdey, yang dikerjakan oleh CV Gloria Bintang Timur, seharusnya selesai pada 31 Desember 2023. Namun, berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 25 Agustus 2023, proyek tersebut mengalami keterlambatan signifikan.
Meskipun pembayaran 100 persen sudah dilakukan oleh Dinas PUPR Papua Barat, hasil pemeriksaan lapangan pada 11 September 2024 menunjukkan bahwa proyek tersebut baru terselesaikan 51,11 persen. Artinya, terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar.
Mengapa hal ini penting? Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek pemerintah. Keterlambatan dan ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan dengan pembayaran yang sudah dilakukan menjadi indikasi kuat adanya penyimpangan dan potensi kerugian negara yang cukup signifikan.
Kejati Papua Barat berkomitmen untuk menelusuri seluruh aliran dana dan menjerat semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Investigasi masih berlangsung dan diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.