Kejati Sulsel Percepat Pembebasan Lahan Bendungan Jenelata Rp4,15 Triliun

Kejaksaan Tinggi Sulsel membantu percepatan pembebasan lahan Bendungan Jenelata di Gowa, proyek strategis nasional senilai Rp4,15 triliun yang terhambat pembebasan lahan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) turun tangan membantu percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa. Pembangunan bendungan senilai Rp4,15 triliun ini mengalami kendala signifikan akibat proses pembebasan lahan yang lamban. Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, menginisiasi pertemuan dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang penetapan lokasi pengadaan tanah.

Proses pembebasan lahan yang melibatkan 2.991 bidang tanah seluas 1.722 hektare, hingga kini baru mencapai 9,75 persen. Lambatnya proses ini menyebabkan progres pembangunan bendungan yang dimulai tahun 2023 hanya mencapai 3 persen hingga tahun 2024. Dengan keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sulsel, diharapkan kendala-kendala hukum dalam pembebasan lahan dapat diatasi secara efektif dan efisien.

Bendungan Jenelata, proyek strategis nasional, memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Selain mereduksi risiko banjir, bendungan ini juga akan menyediakan air baku, air irigasi untuk pertanian seluas 26.773 hektare, dan berpotensi menghasilkan listrik tenaga air (PLTA) sebesar 7 Megawatt. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 ini, membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak untuk memastikan kelancarannya.

JPN Kejati Sulsel memberikan pendampingan hukum kepada tim Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Pendampingan ini terbukti efektif dalam mengatasi sejumlah persoalan pelik terkait pembebasan lahan. Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, mengapresiasi langkah Kejati Sulsel dan berharap dukungan berkelanjutan untuk menyelesaikan pembebasan lahan tahap IV.

Bupati Gowa, Husniah Talenrang, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Bendungan Jenelata. Beliau meyakini bahwa proyek ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. "Kami akan duduk dan berembuk dengan semua pihak agar target ini segera selesai. Kami tentu sangat berharap Bendungan Jenelata cepat selesai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Gowa dan sekitarnya," ujar Bupati Gowa.

Agus Salim, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi Sulsel, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi. "Gagasan Bapak Kajati Sulsel dengan pelibatan jaksa pengacara negara sangat luar biasa untuk membantu pemerintah daerah dalam hal kepastian lahan untuk investasi," katanya dalam Kick Off Meeting Percepatan Pembebasan Lahan Bendungan Jenelata.

Bendungan Jenelata dibangun dengan tipe CFRD (Concrete Face Rockfill Dam) dengan tinggi 62,8 meter. Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan air normal 223,6 juta meter kubik dan luas area genangan hingga 12,20 kilometer persegi. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp4,15 triliun yang bersumber dari APBN dan investasi loan cexim Bank Tiongkok.

Pembangunan Bendungan Jenelata diharapkan mampu mereduksi banjir periode ulang 50 tahun dari 1.800 meter kubik per detik menjadi 686 meter kubik per detik. Selain itu, bendungan ini akan menyediakan air baku sebesar 6,05 meter kubik per detik dan air irigasi untuk pertanian seluas 26.773 hektare.

• Manfaat Bendungan Jenelata:
• Mereduksi banjir
• Penyediaan air baku
• Irigasi pertanian seluas 26.773 hektare
• Potensi PLTA 7 Megawatt

Kick Off Meeting yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel, Pemkab Gowa, BPK Sulsel, BBWS Pompengan Jeneberang, ATR/BPN Sulsel dan Gowa, PTPN I Regional 8, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agama, dan JPN Kejati Sulsel, menandai komitmen bersama untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan memastikan pembangunan Bendungan Jenelata berjalan lancar.

Dengan dukungan dan kolaborasi semua pihak, diharapkan pembangunan Bendungan Jenelata dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan.